Sebagai warga negara yang bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobilitas harian dan aktivitas ekonomi, saya merasa perlu menyampaikan aspirasi sekaligus kekhawatiran terkait pasokan BBM nasional, khususnya memasuki kuartal kedua tahun 2026 ini.
Berdasarkan laporan yang beredar, pemerintah melalui BPH Migas memastikan stok BBM nasional aman, dengan ketahanan stok di kisaran 18 hingga 28 hari (tergantung jenis BBM) per awal April 2026. Informasi ini tentu menenangkan. Namun, di lapangan, narasi “aman” seringkali berbeda dengan realitas yang dihadapi konsumen. Isu pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar maksimal 50 liter per hari per kendaraan, yang berlaku mulai 1 April hingga akhir Mei 2026, menimbulkan kepanikan tersendiri.
Poin utama yang ingin saya soroti adalah efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran. Pembatasan pembelian memang bertujuan baik, agar subsidi lebih tepat sasaran. Akan tetapi, di wilayah sub-urban dan pedesaan, kebijakan ini berpotensi menghambat logistik bagi pelaku UMKM dan angkutan logistik pangan. Saat pembelian dibatasi, ketahanan stok di SPBU kecil seringkali terganggu, menyebabkan antrean panjang yang memakan waktu produktif warga.
Kekhawatiran kami semakin beralasan mengingat stok Pertalite sempat tercatat berada di level 18,1 hari, sedikit di bawah batas minimum yang ditetapkan. Meskipun pemerintah mengklaim ini masih dalam jangkauan, penurunan sedikit saja pada rantai distribusi dapat berdampak langsung pada kelangkaan lokal. Kita tidak ingin insiden antrean panjang tahun-tahun sebelumnya kembali terulang di 2026.
Kami meminta Pertamina dan aparat terkait tidak hanya berfokus pada jumlah stok di Terminal BBM, tetapi memastikan kelancaran alur dari Terminal ke SPBU, khususnya di wilayah pelosok. Selain itu, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi harus diperketat. Berdasarkan laporan, Polri telah mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan subsidi dalam kurun 2025-2026. Jangan sampai kuota yang sudah terbatas justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Kepastian harga ini perlu diapresiasi. Namun, kepastian harga harus dibarengi dengan kepastian volume pasokan. Jangan sampai warga harus membeli BBM nonsubsidi dengan harga jauh lebih mahal hanya karena stok subsidi kosong atau dibatasi berlebihan.
Sebagai penutup, kami berharap transparansi data mengenai pasokan riil di lapangan dapat terus ditingkatkan agar masyarakat tenang. Kami mendukung langkah penghematan energi, namun mohon pastikan distribusi tetap lancar agar roda ekonomi rakyat kecil tetap berputar.
Budi Santoso
Warga dan Pengguna Transportasi Tinggal di Petemon, Surabaya
