Oleh :
Berlinda Galuh P. W
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang
Pilkada 2024 telah selesai, meninggalkan jejak dinamika politik yang penuh warna di seluruh pelosok negeri. Di balik euforia kemenangan dan kekecewaan kekalahan, tugas besar menanti:membangun Indonesia yang lebih baik. Pemimpin terpilih diharapkan tidak hanya membawa janji, tetapi juga solusi nyata untuk tantangan bangsa, mulai dari ketimpangan ekonomi, perbaikan pendidikan, hingga penguatan demokrasi yang inklusif. Dalam suasana yang masih sarat polarisasi, mampukah bangsa ini melangkah maju bersama?. Melalui tulisan inilah penulis akan mengulas tantangan utama dan harapan baru dalam upaya mewujudkan masa depan Indonesia pasca Pilkada 2024.
Mengatasi polarisasi dan memperkuat persatuan
Pilkada sering kali meninggalkan residu polarisasi di masyarakat, baik karena perbedaan pilihan politik maupun isu-isu sektarian yang dimanfaatkan selama kampanye. Pemimpin terpilih perlu mengambil langkah konkret untuk menyatukan masyarakat, seperti mempromosikan dialog antar kelompok, mengedepankan kebijakan inklusif, dan membangun narasi kebangsaan yang mengutamakan persatuan. Tanpa langkah ini, luka politik dapat menjadi hambatan serius dalam pembangunan.
Untuk mewujudkan persatuan, pemerintah juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam merumuskan kebijakan yang mampu merangkul semua pihak. Selain itu, media massa dan media sosial harus menjadi sarana edukasi dan rekonsiliasi, bukan alat untuk memperuncing perbedaan. Penerapan program-program berbasis komunitas yang mendorong kolaborasi antar kelompok juga bisa menjadi strategi efektif untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat renggang. Dengan begitu, energi bangsa dapat difokuskan pada pembangunan bersama, bukan terus-menerus terkuras oleh konflik internal.
Penting pula bagi pemimpin untuk menunjukkan keteladanan dalam bersikap netral dan adil terhadap semua pihak, termasuk mereka yang bukan pendukungnya. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan rasa keadilan yang merata. Selain itu, upaya rekonsiliasi tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti alokasi anggaran yang merata, pengembangan infrastruktur di daerah yang selama ini terpinggirkan, dan pemberdayaan masyarakat lintas kelompok. Jika upaya ini dilakukan secara konsisten, polarisasi yang sempat memuncak dapat berubah menjadi harmoni, membuka jalan untuk kolaborasi yang lebih produktif dalam membangun Indonesia ke depan.
Membangun masa depan Indonesia pasca Pilkada 2024 bukanlah tugas yang mudah, namun bukan juga hal yang mustahil. Diperlukan kerja keras, kesabaran, dan komitmen bersama untuk merajut kembali persatuan yang sempat terkoyak. Pemimpin terpilih memiliki peran sentral dalam mewujudkan harapan ini, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan keberagaman dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pemerintahan juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan. Jika semua elemen bangsa bersatu untuk tujuan yang lebih besar, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis bagi seluruh warganya.
Mewujudkan janji kampanye dalam kebijakan nyata
Janji kampanye adalah utang moral yang harus dibayar oleh pemimpin terpilih. Fokus perlu diberikan pada isu-isu prioritas, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki layanan publik, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, janji ini hanya dapat terwujud jika pemimpin mampu mengelola birokrasi secara efektif, meminimalkan korupsi, dan memastikan setiap kebijakan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat luas. Keberhasilan ini akan menjadi landasan bagi masa depan Indonesia yang lebih cerah.
Untuk mewujudkan janji-janji tersebut, pemimpin harus memulai dengan menyusun prioritas yang jelas dan terukur. Tidak hanya mengandalkan janji-janji besar, namun dengan merumuskan kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lugasnya, menurut hemat penulis untuk mewujudkan janji kampanye dalam kebijakan nyata, ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil oleh pemimpin terpilih.
Pertama, penyusunan rencana aksi terperinci (action plan). Setiap janji kampanye harus diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang terperinci dan berbasis data. Rencana ini harus memuat target yang jelas, indikator pencapaian, serta waktu pelaksanaan yang realistis. Misalnya, jika janji mengenai peningkatan lapangan kerja, harus ada perencanaan terkait sektor-sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja, seperti infrastruktur, teknologi, dan industri kreatif. Rencana aksi ini juga harus disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Kedua, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Agar kebijakan dapat berjalan efektif, pengawasan yang ketat terhadap implementasi program harus dilakukan. Salah satunya dengan memperkuat lembaga pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, mekanisme pelaporan oleh masyarakat, seperti whistleblowing dan audit publik, harus disediakan untuk memastikan transparansi dan menghindari penyalahgunaan anggaran.
Ketiga, penciptaan kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemitraan ini bisa berupa program pelatihan keterampilan, pemberian insentif untuk investasi, serta pengembangan sektor-sektor potensial yang bisa menyerap tenaga kerja. Partisipasi masyarakat juga penting, dengan mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan, baik dalam hal perencanaan, implementasi, maupun evaluasi program.
Keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, apakah ada hambatan, dan sejauh mana hasil yang diperoleh. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan keempat langkah-langkah teknis tersebut, besar kemungkinan jika mampu diimplementasikan dengan baik dan maksimal maka janji kampanye akan lebih mudah diwujudkan dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
————- *** —————-
