oleh:
Dr Alfian Dj MH
Pengajar Madr Muallimin Muh Yogyakarta ; Penggiat Komunitas Pacee Berkemajuan
Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program prioritas, Presiden Prabowo mencanangkan MBG akan menjangkau 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan hingga 1 Oktober 2025 telah terbentuk 10.012 Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2025 alokasi anggaran MBG mencapai Rp71 triliun sedangkan untuk tahun 2026 Pemerintah akasn mengalokasikan senilai Rp335 triliun, Angka tersebut menunjukkan komitmen politik yang kuat terhadap program MBG.
Hasil kajian Lembaga Penelitian Celios menemukan bahwa dukungan terhadap program makan bergizi gratis sangat besar, 64,34% responden menyatakan sangat mendukung dan 16,95% mendukung. Dukungan terhadap program makan bergizi gratis paling kuat berasal dari responden dengan pendidikan SD atau tidak sekolah di mana 32,99% sangat mendukung program ini.
Celios melaporkan bahwa kajian tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pandangan terhadap kebijakan makan bergizi gratis berdasarkan tingkat pendidikan. Kelompok dengan pendidikan tertentu cenderung lebih optimis terhadap solusi sederhana seperti pemberian makan bergizi gratis, karena mereka melihatnya sebagai langkah langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus memikirkan aspek teknis atau kebijakan yang lebih kompleks.
Belakangan pengadaan MBG bagaikan alarm darurat nasional. Data yang diunggah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat keracunan MBG pada 29 September hingga 3 Oktober 2025 saja mencapai 1.883 anak, korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 ada di angka 10.482, sejatinya program MBG merupakan jalan untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang memadai.
Satu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kapasitas produksi yang berbeda beda, umumnya sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi per hari. Sistem rantai pasok terpusat menuntut dapur sentral menyiapkan ribuan porsi tersebut dimasak sejak dini hari, kemudian baru dikemas lalu diangkut untuk distribusikan ke berbagai titik pada pagi harinya. BGN telah membuat aturan tekhnis jangkauan layanan dapur idealnya satu dapur hanya melayani dalam radius 6 kilometer atau 30 menit pengantaran.
“School Kitchen”
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pelaksana utama program MBG adalah BGN. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki dua peran penting, sebagai penerima manfaat dan mitra pelaksana di sekolah sekolah.
Abdul Mu’ti beri sinyal pemerintah membuka peluang agar sekolah dapat diberi mandat mengelola program MBG secara mandiri dengan membuka dapur sendiri atau dikenal dengan konsep “School Kitchen”, langkah ini menjadi respons cepat atas kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Agus Sartono juga menilai kasus keracunan terjadi akibat panjangnya proses pengolahan hingga distribusi makanan. konsep pengelolaan MBG yang sudah 10 bulan berjalan terbukti menimbulkan permasalahan baru, mulai dari makanan yang kurang variatif hingga kasus keracunan yang membuat siswa harus mendapatkan penanganan kesehatan.
Konsep “School Kitchen” bagian dari terobosan perbaikan fundamental, model ini memungkinkan sekolah dengan fasilitas yang memadai dapat menyediakan makanan MBG langsung dari dapur sekolah sehingga dapat memotong rantai distribusi yang panjang terlebih pada sekolah yang sebelum adanya program MBG sudah memiliki kantin yang menyediakan Catering untuk siswa siswinya kemudian berhenti karena adanya program MBG.
Desentralisasi dengan pola “School Kitchen” merupakan bentuk manifestasi dari kepercayaan pada potensi di tingkat akar rumput. Pemerintah perlu mengubah paradigma melepaskan diri dari pola logistik massal yang berisiko tinggi untuk beralih ke pemberdayaan lokal yang mengutamakan kesegaran dan akuntabilitas komunitas.
Wacana “School Kitchen” bisa menjadi salah satu upaya untuk menepis tudingan miring bahwa MBG sekadar “bagi-bagi proyek” temuan dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan adanya potensi praktik dimana yayasan pelaksana MBG terafiliasi dengan kelompok kepentingan.
Ombudsman dalam sebuah kajian juga mengidentifikasi adanya potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program MBG.
Lembaga penelitian Celios dalam kajiannya menyebutkan bahwa salah satu alasan mengapa pengelolaan makan bergizi bisa dilakukan di tingkat sekolah dengan skema desentralisasi karena sekolah merupakan lembaga yang dekat dengan komunitas serta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan siswanya.
“School Kitchen” bagian dari harapan untuk memperbaiki kepercayaan publik yang sempat tergerus oleh dugaan politisasi proyek. semua berharap setiap rupiah anggaran MBG benar benar diwujudkan menjadi piring makanan yang aman, bergizi dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
Pertanyaannya kemudian apakah kebijakan prioritas ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam kesehatan generasi muda atau hanya menjadi proyek bagi bagi yang berumur pendek, atau hanya menjadi celoteh pagi hari, seperti tema penelitian lembaga penelitian independen Celios, “MBG, Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa?”. Reformasi fundamental pelaksanaan program MBG dari proyek kontraktor menjadi gerakan komunitas merupakan wujud nyata yang bisa dilakukan, bukan hanya sekedar respons defensif yang hanya menjadi lip service belaka.
————– *** —————–