26 C
Sidoarjo
Thursday, February 26, 2026
spot_img

MBG Banyak Masalah, DPRD Jatim Soroti Kinerja Satgas

DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota DPRD Jawa Timur, Diana A.V. Sasa, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Jawa Timur.

Ia menegaskan Satuan Tugas (Satgas) di daerah tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan.

Legislator yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan itu mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait kualitas dan kelayakan menu MBG.

Menurut Sasa, sejumlah aduan menyebutkan porsi serta komposisi makanan dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang layak dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan.

“Ini persoalan serius. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, maka ada problem pada pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana,” tegas Diana, Kamis (26/2).

Ia menekankan, Satgas daerah harus aktif melakukan monitoring lapangan, verifikasi kualitas makanan, serta audit sederhana terhadap kesesuaian menu dengan pagu biaya.

Menurutnya, program yang menyangkut hak gizi masyarakat dan menggunakan anggaran negara tidak boleh lepas dari akuntabilitas.

Diana juga mendesak evaluasi terbuka dan transparan. Ia meminta setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang nyata.

Sorotan terhadap pelaksanaan MBG sebelumnya mencuat di Kecamatan Lembeyan, Magetan. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda itu menuai kecaman setelah ditemukan paket makanan berisi roti berjamur serta telur rebus yang cangkangnya masih berlumur sisa kotoran ayam.

Berita Terkait :  ToT Software Cubicost, Polinema Diikuti Dosen Teknik Poliban

Temuan tersebut memicu kekhawatiran publik terkait sistem quality control pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah.

Untuk diketahui, Ketua Satgas MBG Jawa Timur dijabat oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Diana menegaskan, pengawasan ketat perlu dilakukan agar tujuan mulia program pemerintah pusat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di lapangan.

“Akuntabilitas tidak bisa ditawar. Ini soal hak gizi masyarakat,” pungkasnya. [geh.dre]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_img

Berita Terbaru