Tulungagung, Bhirawa
Satreskrim Polres Tulungagung mengumumkan hasil uji laboratorium Bahan Bakar Minyak (BBM) muatan truk tangka yang terguling di Jalur Lintas Selatan (JLS) beberapa waktu lalu. Hasilnya, merupakan bahan bakar jenis Biosolar atau lebih tepatnya Solar B-40.
”Hasil uji laboratorium dari Lemigas menyebutkan BBM itu berjenis Solar B-40,” ujar Kasatreskrim Polres Tulungagung, AKP Ryo Pradana, saat rilis bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bum (BPH Migas) dan Disperindag Kabupaten Tulungagung di Mapolres Tulungagung, Jumat (9/1) siang.
Saat ini, menurut AKP Ryo, baru Laboratorium Lemigas yang memberikan hasil. Sedang dua laboratorium lainnya belum. Yakni, laboratorium ITS dan Pertamina.
AKP Ryo menjelaskan, hasil dari Laboratorium Lemigas itu memastikan pula jika BBM yang dimuat truk tangka terguling merupakan bahan bakar yang memenuhi spesifikasi untuk dipasarkan di dalam negeri. Meski, belum didapat kepastian apakah biosaloar tersebut merupakan BBM non subsidi atau subsidi.
”Kami akan dalami lagi dan minta petunjuk Wassidik (Pengawasan Penyidikan) Polda Jatim untuk penanganan lebih lanjut,” sambungnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda di Pengawasan Ketersediaan BBM Direktorat BBM BPH Migas, Atiq Mujtaba mengatakan, BBM nonsubsidi dan subsidi secara fisik berciri sama. Yang membedakan cara perolehannya dan pengangkutannya.
”Kalau diangkut truk tangki warna biru putih itu BBM nonsubsidi. Tetapi kalau diangkut truk tangki warna merah putih artinya BBM subsidi,” paparnya.
Atiq belum memastikan, apakah yang diangkut truk tangki yang terguling di JLS merupakan BBM subsidi. Masalahnya, perolehan atau pembelian BBM tersebut belum dipastikan dari mana.
”Kami belum menelusuri secara detail administrasi pembeliannya atau delivery ordernya. Ini karena pada akhir tahun kami fokus pada pengamanan pasokan BBM Natal dan Tahun Baru. Dimungkinkan baru bulan Maret atau April bisa kami lacak,” paparnya lagi.
Dalam rilis itu juga disebut BBM jenis Solar B-40 pada prinsipnya adalah BBM nonsubsidi, kecuali secara khusus ditetapkan oleh pemerintah sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dalam kebijakan tertentu sesuai SK BPH Migas dalam penunjukan penugasan badan usaha penugasan JBT dan JBKP serta SK penentuan kuota JBT dan JBKP. [wed.fen]
