DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat langkah intervensi dan pendampingan terhadap daerah-daerah dengan angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) korban pasung yang masih tinggi.
Permintaan ini menyusul data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mencatat Kabupaten Ngawi sebagai daerah dengan kasus ODGJ korban pasung terbanyak sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data resmi Dinsos Jatim per Senin (12/1/2026), dari total 2.815 kasus ODGJ korban pasung yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 235 kasus berada di Kabupaten Ngawi. Jumlah tersebut menempatkan Ngawi di posisi teratas dibanding daerah lainnya.
“Angka ini tidak bisa dianggap biasa. Ini menunjukkan masih lemahnya penanganan kesehatan jiwa di tingkat daerah, mulai dari layanan kesehatan, pendampingan keluarga, hingga dukungan sosial,” tegas Rasiyo saat ditemui Bhirawa, Senin (19/1).
Selain Ngawi, sejumlah daerah lain juga mencatat angka kasus yang cukup tinggi. Kabupaten Probolinggo berada di urutan kedua dengan 201 kasus, disusul Kabupaten Jember sebanyak 190 kasus. Sementara Kabupaten Trenggalek dan Lamongan masing-masing mencatat 166 kasus, serta Kabupaten Ponorogo sebanyak 153 kasus.
Dari total 2.815 kasus tersebut, Dinsos Jatim melaporkan sebanyak 1.611 ODGJ telah berhasil dibebaskan dari pasung. Namun demikian, masih terdapat 622 orang yang menjalani perawatan, 252 orang masih dalam kondisi terpasung, serta 330 orang dilaporkan meninggal dunia.
Untuk kategori ODGJ yang masih terpasung, Kabupaten Probolinggo menempati posisi tertinggi dengan 19 orang. Selanjutnya disusul Kabupaten Pamekasan sebanyak 18 orang, Kabupaten Bangkalan 16 orang, serta Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Sumenep masing-masing 15 orang.
Rasiyo menegaskan, Komisi E DPRD Jatim mendorong Pemprov Jawa Timur untuk lebih serius memperkuat program pencegahan dan penanganan ODGJ, termasuk memastikan layanan kesehatan jiwa mudah diakses hingga tingkat desa.
“Pasung bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan kemanusiaan. Negara harus hadir, memastikan ODGJ mendapat haknya untuk hidup layak dan bermartabat,” pungkas politisi Demokrat asal Dapil Surabaya ini. [geh.kt]