Surabaya, Bhirawa
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur berujung ricuh setelah massa yang sudah menunggu lebih dari tiga jam merasa tuntutan mereka tidak dipenuhi, Senin (17/2/2024).
Massa aksi yang didominasi mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam BEM SI ataupun BEM Nusantara mendesak agar Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menghubungkan mereka langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Pemerintah RI, atau Ketua DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Namun, tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Musyafak Rouf. Hal ini memicu kekecewaan di kalangan demonstran yang semakin geram.
Setelah Musyafak Rouf turun dari menemui massa, situasi justru semakin memanas. Massa aksi yang tak kunjung bubar mulai merusak kawat berduri yang dipasang di depan gerbang Gedung DPRD Jatim.
Beberapa demonstran melempar botol air mineral, batu, dan benda lainnya ke arah barikade aparat kepolisian yang berjaga. Salah satu tuntutan utama para demonstran adalah komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto atau Ketua DPR RI.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), Aulia Thaariq Akbar, menyatakan kekecewaannya atas sikap Ketua DPRD Jatim yang hanya mengunggah aspirasi mereka di media sosial tanpa ada jaminan bahwa tuntutan mereka benar-benar sampai kepada pemerintah pusat.
“Kami meminta untuk ditelfonkan langsung. Kalau hanya diposting di sosial media, siapa yang bisa memastikan bahwa itu sudah diperhatikan oleh Presiden Prabowo ataupun Ketua DPR RI?” Tegas Aulia dalam orasinya di depan Gedung DPRD Jatim.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi.
“Kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di pendidikan kita, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami, biaya kuliah teman-teman dan kawan-kawan yang hendak menempuh pendidikan perguruan tinggi,” jelas Thaariq.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran sektor kesehatan yang dinilai membahayakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Mereka juga mengecam maraknya dwi fungsi TNI di sektor-sektor jabatan sipil yang dianggap mengkhianati semangat reformasi.
“Kami juga turut menyoroti multifungsi TNI yang mulai masuk di sektor-sektor jabatan sipil, yang itu mengancam cita-cita reformasi yang dulu sudah kita perjuangkan. Dan yang seharusnya ia TNI fokus di bidang pertahanan dan keamanan,” ucapnya.
Diketahui aksi demonstrasi mahasiswa tersebut menuntut 100 hari program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk merevisi sejumlah kebijakan. Mulai dari efisiensi anggaran untuk pendidikan hingga menuntut melakukan evaluasi makan bergizi gratis (MBG).
Sementara itu, anggota DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, yang menemui mahasiswa menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa meskipun Ketua DPRD belum bisa menemui langsung.
“Apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman mahasiswa pasti akan kami teruskan ke pusat. Kami memahami aspirasi yang disampaikan dan akan mengawalnya,” ujar Abdullah.
Senada dengan hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, juga menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Kami akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Saat ini, Ketua DPRD Jatim masih ada agenda di Jombang dan sedang dalam perjalanan menuju gedung DPRD Jatim,” terangnya. [geh.dre]