Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai total Rp12,923 Miliar untuk masyarakat Bondowoso di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5).
Penyaluran bansos ini adalah wujud nyata upaya Pemprov Jatim dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga tak mampu, masyarakat kelompok rentan, dan juga yang masuk dalam kategori disabilitas.
Untuk Kabupaten Bondowoso, bantuan sosial yang disalurkan terdiri dari tiga kategori utama, yakni PKH Plus bagi lansia rentan, bantuan kemiskinan ekstrem, dan bantuan untuk penyandang disabilitas. Jumlah total penerima manfaat mencapai hampir 8.000 orang.
Untuk PKH Plus, sebanyak 1.818 orang menerima bantuan dengan total nilai Rp3.636.000.000. Bantuan ini disalurkan dalam empat tahap, masing-masing senilai Rp500.000 per penerima. Pada tahap pertama ini, diserahkan sebesar Rp909.000.000.
Sementara itu, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) disalurkan kepada 115 jiwa dengan total nilai bantuan sebesar Rp14.400.000.000. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap, dan untuk tahap pertama telah diserahkan senilai Rp103.500.000, atau Rp900.000 per penerima.
Kategori ketiga adalah bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem, yang menyasar 5.862 orang penerima manfaat di Bondowoso. Setiap orang menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 yang disalurkan satu kali dalam setahun, dengan total nilai sebesar Rp8.793.000.000.
“Alhamdulillah hari ini kita menyerahkan bantuan sosial untuk masyarakat Bondowoso dengan total nilai Rp 12,9 miliar. Bansos ini kami harapkan bisa memberikan penguatan bagi keluarga-keluarga penerima manfaat,” ujar Khofifah
“Ini bukan sekadar bantuan tunai, tapi juga bentuk perhatian dan dukungan moral dari pemerintah provinsi Jawa Timur agar masyarakat kuat berdaya,” imbuhnya.
Selain menyerahkan bantuan sosial, Gubernur Khofifah juga menyerahkan tali asih kepada para pilar sosial sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov Jatim atas dedikasi mereka dalam mendampingi masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput.
Pilar sosial yang menerima tali asih antara lain Pendamping ASPD, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Serta biaya operasional bagi pendamping PKH Plus.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memberikan sepatu sekolah kepada 10 anak-anak dari keluarga kurang mampu yang akan memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bantuan ini merupakan simbol kepedulian terhadap masa depan pendidikan anak-anak di Jawa Timur.
“Semoga sepatu ini bisa menjadi semangat baru bagi anak-anak untuk menuntut ilmu. Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan,” ungkap Khofifah.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa bantuan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat maupun daerah, sebagai bagian dari target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024-2025. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen tinggi untuk mencapai target tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program-program bantuan bisa lebih tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Penyaluran bantuan ini kita harapkan mampu menjangkau langsung warga yang benar-benar membutuhkan. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Jawa Timur yang tertinggal dari perhatian negara,” katanya
“Terima kasih semuanya, sehat semua, semoga Allah anugerahkan keberkahan untuk kita semua, barokah hidup kita, barokah keluarga kita, barokah Bondowoso, barokah Jawa Timur, barokah Indonesia,” pungkas Khofifah
Kehadiran Gubernur Khofifah dalam penyerahan bantuan ini juga disambut antusias oleh masyarakat. Penerima manfaat menyampaikan rasa syukur dan haru karena merasa diperhatikan langsung oleh pemimpin daerah.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapat bantuan ini. Terima kasih Ibu Gubernur, semoga Allah membalas kebaikan panjenengan,” ujar Towilah, seorang ibu yang memiliki anak penyandang disabilitas cerebral palsy usia 13 tahun.
Dengan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bondowoso ini, Pemprov Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat dari bawah. Program ini diharapkan mampu menjadi pendorong transformasi sosial menuju Jawa Timur yang lebih sejahtera dan inklusif.
Untuk diketahui, pada tahun 2025 ini, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp180.421.750.000 melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk sebelas program bantuan sosial di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Adapun sebelas bansos yang dialokasikan Pemprov Jatim yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 50.000 orang penerima, bantuan sosial kemiskinan ekstrem untuk 23.000 orang, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) untuk 4.000 orang.
Serta bantuan sosial permakanan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) masing-masing 94 orang.
Selain itu juga program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Putri Jawara 1.610 orang, KPM Juara 700 orang, PPKS Jawara 578 orang dan Eks PPKS Jawara 132 orang. Juga ada bantuan langsung tunai (BLT) buruh pabrik rokok lintas wilayah sebanyak 15.000 orang.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menanggapi dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bondowoso.
la meminta masyarakat segera melaporkan hal tersebut agar aparat penegak hukum (APH) bisa segera menindaklanjutinya.
“Kalau menurut saya, karena ini langsung dari pusat ke agen, dilaporkan saja. Karena kalau PKH itu dari pusat. PKH plus dari Pemprov. Jadi sebaiknya dilaporkan supaya langkah-langkah APH itu bisa disegerakan,” kata Khofifah, Selasa (6/5/2025).
Sebelumnya terdapat dugaan penyimpangan penyaluran dana PKH mencuat di Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Bondowoso. Sejumlah warga mengaku tidak pernah menerima bantuan meski namanya tercatat sebagai penerima aktif.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani. Menurutnya, jika ada data yang tidak cocok, maka diharapkan adanya pengaduan di Sapa Bansos. Dimana Sapa Bansos didalamnya ada usulan dan sanggahan.
“Namun lebih banyak yang usulan daripada sanggahan. Selain itu banyak sanggahan juga tidak dilampirkan dengan bukti yang jelas. Akhirnya susah untuk melakukan klarifikasi,” katanya.
Ia juga mengaku, jika terjadi penyelewengan oleh pendamping pun selama ini juga telah diberikan sanksi keras dengan cara pemecatan. Dan laporan tersebut tentunya juga ditindaklanjuti oleh APH.
“Silakan saja melaporkan jika ada dugaan tersebut. Yang penting ada laporan, saksi dan bukti. Dinsos Jatim hanya memonitoring kinerja pendamping,” tandasnya.
Saat ini, lanjut Novi, di Jawa Timur untuk DTSEN pada sepekan lalu mencapai 77,77 persen dari seluruh penduduk Jawa Timur yang telah melalui ground cek atau pengecekan di lapangan oleh pendamping PKH. Data ini tentunya masih terus bergulir.
Data tersebut saat ini juga masih di BPS (Badan Pusat Statistik ) untuk penempatan desil, sehingga data dikembalikan ke Kemensos dan diserahkan ke Kepala Daerah (Gubernur, red). Nantinya DTSEN menjadi data rujukan semua kementerian, dan survei BPS juga menggunakan data tersebut.
“Sehingga nantinya penyaluran bansos akan sesuai dengan DTSEN. Untuk penyaluran sebelumnya masih menggunakan DTKS yang lama,” ujarnya. [rac.san.gat]