Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Senin (29/7/2024).
Jakarta, Bhirawa.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui jika selama lima (5) tahun memimpin MPR RI dengan sosialisasi, dan kajian konstitusi mayoritas rakyat menghendaki agar MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Sehingga berbeda dengan tujuh (7) lembaga negara lainnya; Kepresidenan RI, DPR RI, DPD RI, BPK, MK, KY, dan MA.
“Sebagai lembaga tertinggi negara, maka yang menyelesaikan masalah konstitusi nantinya adalah MPR RI. Bukan lagi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, keputusan politik yang melibatkan ratusan anggota MPR RI, hanya bisa dipatahkan oleh sembilan (9) atau kurang dari anggota MK,” tegas Bamsoet.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam acara Focus Group Discussion (FGD) MPR RI dengan Forum Aspirasi Konstitusi, dengan tema “Penataan MPR – DPR – DPD RI di Masa Depan” bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan Ketua Forum Aspirasi Konstitusi Jimly Asshiddiqie, di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Senin (29/7/2024).
Kedua, lanjut Bamsoet masyarakat berharap dikembalikannya lagi utusan golongan masuk ke sistin ketatanegaraan di MPR RI. Ketiga, mendorong kembali ke UUD NRI 18 Agustus 1945.
“Ini konsekuensinya DPD RI harus dihapus dan diganti dengan utusan golongan atau utusan daerah di MPR RI. Kalau itu terjadi, maka harus disiapkan aturan peralihannya dari DPD RI ke utusan daerah. Juga utusan golongan dikembalikan pemilihan atau penentuannya ke golongan, organisasi profesi, dan sebagainya tanpa mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Dengan demikian kata Bamsoet mengutip pesan Bung Karno, maka tidak boleh satu pun elemen bangsa ini yang ditinggalkan dalam berdemokrasi. Seperti elemen dokter, guru, wartawan, cendekiawan, insinyur, ormas keagamaan, adat, dan sebagainya. Sebab, mereka itu tidak mungkin masuk parlemen, baik melalui jalur DPR RI maupun DPD RI di tengah proses politik yang NPWP (nomor piro wani piro), atau politik uang sekarang ini.
Selanjutnya keempat; apakah amandemen keempat kali tersebut membawa kemajuan untuk bangsa, dan telah membawa perubahan besar untuk negara ini? “Ternyata masyarakat makin terpinggirkan, demokrasi hanya berjalan dengan transaksional prosedural, bukan secara substansial.
“Jadi, keputusan amandemen keempat kali itu kurang tepat, karena incom perkapita masyarakat masih rendah, pendidikan rendah hanya SD dan SMP. Sehingga dalam perjalanannya yang terjadi adalah demokrasi prosedural, transaksional NPWP. Rakyat tak salah, tapi negara yang salah karena belum mampu mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya, maka demokrasi menjadi sangat mahal,” jelas politisi Golkar itu.
Konsekuensi lainnya, demokrasi transaksional tersebut menjadikan pemenang pilpres, pileg dan pilkada dalam membuat kebijakan seperti izin-izin tambang yang tumpang tindih, dan celakanya berpihak kepada sponsor atau pemodal.
“Terakhir perlu penataan ekonomi agar tidak dikuasai oleh segelintir orang, tapi sesuai amanah konstitusi kekayaan negara ini harus dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi, sekarang.yang tetjadi, rakyat justru sangat miskin meski di tanahnya ada berbagai jenis tambang, yang seharusnya mereka itu makmur dan sejahtera,” pungkasnya.
Ketua Forum Aspirasi Konstitusi Jilmly Asshiddiqie menambahkan untuk melakukan koreksi dan evaluasi UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat tersebut harus memyerap aspirasi dari bawah dengan melibatkan berbagai kekuatan elemen bangsa ini.
“Aspirasi rakyat itu tak boleh diabaikan. Karena itu menuerap aspirasi itu sifatnya dari bawah ke atas. Bukan sebaliknya, itu namanya sosialisasi. Demikian pula terkait penguatan MPR RI, DPD RI dan lain-lain dengan melibatkan semua perguruan tinggi dan elemen masyarakat. Saya mendukung penguatan semua lembaga negara demi perbaikan masa depan bangsa ini ,” ungkapnya.(Ira hel)
