Proyek perbaikan jalan yang dilakukan DPUBM Kabupaten Malang di kawasan Jalur Lingkar Barat (Jalibar), Kec Kepanjen, Kab Malang. foto: cahyono/Bhirawa.
Kab Malang, Bhirawa.
Sejumlah Organisasi Perangkat Dearah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah mulai melakukan lelang proyek hingga bulan Mei 2025 ini. Namun, OPD yang sudah mengajukan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Malang kurang dari lima OPD.
Hal ini berdasarkan laman LPSE Pemkab Malang, yang mana lima OPD tersebut yang sudah mengajukan lelang proyek, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Rumah Sakit Umum Daeraah (RSUD) Kanjuruhan. Sedangkan dari lima OPD yang sudah mengajukan lelang ke LPSE tersebut, ada 10 paket atau jenis proyek yang ditenderkan.
Menurut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Malang Throy Syahriar, Kamis (15/5), kepada wartawan, bahwa 10 tender yang sudah berjalan itu, yang paling besar nilai proyeknya, yakni proyek strategis peningkatan Jalan Raya Selorejo-Krisik, Kecamatan Ngantang Sebesar Rp 2,8 miliar. Sementara, DPUBM Kabupaten Malang terdapat enam paket proyek. Seperti penggantian Jembatan Purworejo, Kecamatan Donomulyo, penggantian Duiker Bandungrejo, Kecamatan Bantur, penggantian Jembatan Gubukmas, Kecamatan Bantur, penggantian Jembatan Wonorejo, Kecamatan Singosari, penggantian Jembatan Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, dan peningkatan Jalan Selorejo- Krisik, Kecamatan Ngantang.
“Dari enam paket proyek DPUBM tersebut sudah melalui tahapan tender, dan kini tahapannya itu sudah selesai. Selain itu, juga ada paket Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perluasan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Lantai 1 sampai dengan Lantai 4,” terangnya.
Throy melanjutkan, RSUD Kanjuruhan sudah melalui tahapan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II terkait dengan harga penawaran. Paket Belanja Jasa Tenaga Ahli, Diskominfo juga tahapan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II terkait harga. Sedangkan paket Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang BKAD dan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Perluasan IGD Lantai 1 sampai dengan Lantai 4, dan RSUD Kanjuruhan tahapan tender saat ini sudah selesai. Dan untuk proses lelang sudah mulai di tenderkan sejak bulan Desember. Sementara, untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) juga baru mengajukan tender ke LPSE, seperti pemeliharaan rumah sakit dan puskesmas, yang nantinya akan kita proses.
Dalam kesempatan itu, dia juga menejelaskan, untuk proyek yang ditenderkan nilainya diatas Rp 200 juta. Namun, untuk nilai proyek dibawah Rp 200 juta tidak masuk tender atau non tender. Dan sudah ada OPD salah satunya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) telah mengajukan non tender dengan tahapan upload dokumen penawaran, dan ada juga masih dalam tahapan evaluasi penawaran.
“LPSE hanya memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang diajukan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemerintah Daerah(Pemda),” jelasnya. (cyn.hel).