Kota Pasuruan, Bhirawa
Tekanan alih fungsi lahan di wilayah perkotaan mulai berdampak nyata pada sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan mencatat penurunan signifikan luas panen padi sepanjang 2025, seiring menyusutnya lahan sawah produktif di tengah dinamika pembangunan kota.
Berdasarkan angka sementara hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Kota Pasuruan pada 2025 diperkirakan hanya mencapai 1.364 hektare. Angka tersebut turun sekitar 211 hektare atau 13,40 persen dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di angka 1.575 hektare.
Kepala BPS Kota Pasuruan, Imam Sudarmadji, menyampaikan penurunan luas panen ini perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di wilayah perkotaan yang terus berkembang.
“Tren penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan lahan pertanian di tengah pembangunan. Data ini diharapkan bisa menjadi dasar evaluasi kebijakan daerah ke depan,” tandas Imam Sudarmadji, Selasa (10/2).
Meski demikian, Imam mencatat adanya pergeseran pola panen. Puncak panen padi pada 2025 terjadi pada bulan Mei dengan luas panen mencapai 293 hektare, meningkat 249 hektare dibandingkan Mei 2024.
Namun, lonjakan musiman tersebut belum mampu menutup penurunan total luas panen sepanjang tahun. “Secara kumulatif, realisasi luas panen padi selama Januari hingga September 2025 tercatat sekitar 938 hektare, atau turun 28,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan, potensi panen pada Oktober hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 426 hektare,” kata Imam Sudarmadji.
Menyusutnya luas panen turut berdampak pada produksi padi. Sepanjang 2025, produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) di Kota Pasuruan tercatat sebesar 9.200 ton, turun 1.219 ton dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 10.419 ton GKP.
“Usai dikonversi menjadi Gabah Kering Giling (GKG), produksi padi Kota Pasuruan pada 2025 tercatat sebesar 7.652 ton GKG. Angka ini juga mengalami penurunan sekitar 1.014 ton dibandingkan 2024 yang mencapai 8.665 ton GKG,” kata Imam Sudarmadji.
Tentu saja, penurunan luas panen dan produksi tersebut mempertegas tantangan dalam menjaga ketahanan pangan lokal di tengah laju alih fungsi lahan. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lahan pertanian agar produksi pangan tetap terjaga.[hil.ca]