DPRD Kota Malang, Bhirawa
Hilangnya kursi besi di kawasan Kayutangan Heritage memicu sorotan serius dari DPRD Kota Malang. Anggota DPRD Kota Malang, Akhdiyat Syabril Ulum, meminta Pemkot Malang segera memperketat pengawasan aset publik, salah satunya melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV).
Permintaan tersebut menyusul kejadian pencurian fasilitas umum berupa kursi besi wisata yang diketahui hanya menyisakan baut di lokasi. Peristiwa ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset publik di kawasan wisata unggulan Kota Malang.
Menurut Syabril, apabila pengawasan secara langsung oleh petugas tidak memungkinkan dilakukan secara optimal, maka Pemkot perlu memanfaatkan teknologi sebagai solusi. “Pengawasan bisa dilakukan melalui CCTV, dilengkapi dengan plakat peringatan bahwa area tersebut diawasi kamera,” ujarnya.
Dengan adanya sistem pengawasan berbasis teknologi, lanjutnya, setiap kejadian dapat terekam dengan jelas dan dijadikan barang bukti.
“Sehingga jika terjadi pencurian, rekaman CCTV bisa ditindaklanjuti untuk mengungkap pelaku dan memberikan efek jera,” tegasnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Menurutnya, aset publik merupakan milik bersama yang harus dijaga demi keamanan dan kenyamanan Kota Malang.
Selain itu, Syabril mendorong Pemkot menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses. Dengan demikian, masyarakat yang mengetahui adanya potensi tindak pencurian dapat segera melapor agar langkah pencegahan bisa dilakukan lebih dini.
Seperti diketahui, sebelumnya beredar luas di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kursi besi permanen di kawasan Kayutangan Heritage hilang.
Dalam unggahan tersebut disebutkan kursi yang berada di depan salah satu kedai kopi tidak lagi berada di tempatnya dan diduga digantikan dengan palet kayu.
Informasi yang beredar menyebutkan kursi tersebut masih terlihat terpasang hingga pertengahan 2025. Hilangnya fasilitas publik itu pun memicu reaksi warganet sekaligus menegaskan perlunya penguatan pengawasan aset milik daerah. [mut.dre]