Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda terus mengulirkan wacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh di Lebaran 2026. Langkah untuk menurunkan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang memicu banyak korban jiwa.
“Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat jika tingkat kemacetan selama arus mudik dan balik lebaran terus menurun. Tidak ada lagi kemacetan horor yang membuat pemudik berhari-hari di jalanan. Maka saat ini fokus stake holder terkait terutama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri harus dialihkan pada strategi menekan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang dipicu penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh,” tegas Syaiful Huda, Minggu (22/2/2026).
Huda menilai berkurangnya titik kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran merupakan buah dari kian lengkapnya jaringan infrastruktur nasional. Tersambungnya Tol Trans Jawa, semakin panjangnya bentangan Tol Sumatera, serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen arus kendaraan terbukti efektif mengurai kepadatan.
“Kita melihat kemajuan nyata. Strategi manajemen lalu lintas seperti kebijakan ganjil-genap, contraflow, hingga one way di jalur tol sangat membantu menurunkan potensi kemacetan. Solidnya koordinasi lintas sektoral membuat arus mudik jauh lebih lancar dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Meski kemacetan berhasil diredam, Huda mengingatkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi. Saat ini, angka kecelakaan masih berada di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa dalam setiap periode mudik. Mayoritas insiden tersebut terjadi di jalur arteri (non-tol) dan didominasi oleh pengguna sepeda motor.
“Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam. Fakta bahwa jalur arteri dan kendaraan roda dua mendominasi angka kecelakaan fatal menunjukkan adanya urgensi untuk intervensi kebijakan yang lebih berani,” tegas Politisi PKB tersebut.
Sebagai solusi, Huda meminta Pemerintah menyusun strategi push and pull yang komprehensif terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi mudik jarak jauh. Menurutnya, Pemerintah tidak boleh sekadar melarang tanpa memberikan alternatif nyata.
“Pemerintah bisa meningkatkan razia penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh sekaligus memberikan solusi transportasi publik yang masif, terjangkau, dan aman bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” katanya.
Dia menegaskan jika pembatasan mudik motor dilakukan karena memang berbahaya. Meskipun penggunaan sepeda motor lebih murah dan fleksibel tapi sangat rentan jika digunakan jarak jauh karena adanya faktor kelelahan, minimnya tingkat perlindungan bagi pengendara.
“Pembatasan mudik motor ini murni alasan kemanusiaan. Kita ingin menekan angka kecelakaan fatal yang sering kali mengorbankan kelompok rentan seperti ibu dan anak-anak yang terpaksa menempuh perjalanan jauh dengan roda dua,” pungkasnya. (ira.hel).