Tim Teknis KPU Pamekasan memandu simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024, , Sabtu (16/11).
Pamekasan, Bhirawa.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan mamatang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024, dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara, di Azana Hotel Pamekasan, Sabtu (16/11).
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pamekasan, A. Tajul Arifin, menjelaskan simulasi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan menghadirkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Tujuan dari simulasi, kata Rahul, untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi. Yaitu mulai persiapan sebelum diselenggarakan pencoblosan hingga tahap penghitungan suara selesai.
“Termasuk kasus-kasus yang sering terjadi di TPS kita simulasikan di kegiatan ini, seperti kesalahan memasukkan surat suara dan yang lainnya,” jelas Tajul, kepada awak media.
Dalam memastikan kelancaran penggunaan aplikasi SIREKAP, berfungsi untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik. Tim teknis KPU Pamekasan mengajak anggota Badan Ad hoc dalam uji coba aplikasi SIREKAP.
“Pada tahap uji coba aplikasi SIREKAP tingkat kabupaten hingga provinsi, aplikasi tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan. Kita berharap SIREKAP dapat mempermudah proses penghitungan suara dan meningkatkan transparansi hasil Pilkada,” tambahnya.
Ketua KPU Pamekasan, Mahdi menekankan pentingnya kegiatan ini agar dapat memahami secara mendalam setiap tahapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain kita membaca regulasi, tetapi dengan simulasi kita bisa mengidentifikasi kelemahan dalam proses tersebut.
Ia menambahkan setiap daerah memiliki tantangan yang perlu diatasi selama pemungutan suara. Seperti faktor lokasi, masyarakat, dan situasi di sekitar tempat pemungutan suara (TPS).
“Situasi ini, PPK dan PPS harus mampu mengambil keputusan cepat dan tegas. Langkah itu, tentu sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Karena kita ingin memastikan proses demokrasi ini berjalan lancar dan transparan,” tandas Mahdi.
Kemudian kegiatan simulasi akan berlanjut di tingkat kecamatan dengan melibatkan PPK dan KPPS. (din.hel).
