Kota Batu,Bhirawa.
Rapat koordinasi (rakor) khusus dilakukan KPU Kota Batu bersama Kepolisian (Resor) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), Senin (25/11). Rakor yang digelar di Hotel Aston Kota Batu ini untuk mengantisipasi potensi kampanye terselubung dan money politics selama masa tenang Pilkada.
Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto mengatakan bahwa dalam rakor kali ini pihaknya melibatkan semua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Kita juga libatkan Kepolisian dan Kejaksaan yang kita undang dan menjadi pemateri dalam rakor dengan tema Pebdistribusian Logistik Pemilihan Serentak tahun 2024,” ujar Heru, Senin (25/11).
Ia menjelaskan bahwa selama masa tenang berlangsung saat ini hingga hari pemungutan suara masih ada kerawanan pelanggaran Pilkada yang berpotensi besar terjadi. Dalam hal ini, pelanggaran tersebut dalam wujud kampanye terselubung bahkan money politic atau politik uang.
Ia juga mengatakan bahwa segala bentuk kegiatan massa atau yang melibatkan masyarakat berpotensi dilakukan atau disusupi kampanye terselubung. Tentu hal ini harus diwaspadai, karena juga bisa terjadi pembagian uang untuk politik uang. Artinya, penerima uan ttersebut diarahkan untuk memilih salah satu calon tertentu.
“Jika ada warga yang mengetahui adanya politik uang ini silahkan langsung dilaporkan ke KPU atau Bawaslu. Jika khawatir momennya keburu hilang atau selesai, silahkan foto dan kenudian dilaporkan,” tambah Supriyanto, Ketua Bawaslu Batu.
Jaga Netralitas Amankan Pilkada
Di hari yang sama, Kapolres Kota Batu, AKBP Andi Yudha Pranata kembali mengingatkan TNI-Polri dan ASN untuk menjaga netralitas dalam bertugas mengamankan dan menyukseskan Pilkada Serentak. Hal ini disampaikan Andi saat memimpin Apel Pergeseran Pasukan dalam rangka pengamanan suara TPS dI Lapangan Apel Mapolres Batu,
” Yang paling utama adalah selaku TNI-Polrodan ASN harus menetap di jaga netralitasnya, baik dari sisi perbuatan, perkataan maupun perilaku kita dalam bertugas. Maka lakukan secara profesional dan prosedural dalam kapasitas fungsi dan dalam koridor aturan PKPU nomor 17 dan nomor 18 , sebelum dan sesudah coblosan kertas suara,” tegas Andi Yudha.
Ia juga menekankan bahwa yang kita kerjakan pada pengkondisian ketenangan dan keamanan masq tenang ini adalah kerja keras bersama. Dan kemungkinan kerja lebih berat lagi pada hari pencoblosan, serta pengamanan hasil pencoblosan dan memastikan tidak ada pihak manapun yanf menghianati hasilnya. “Karena itu prosesing bagian yang penting untuk kita kawal bersama, sehingga kerja tim adalah yang paling penting untuk dilaksanakan,” tambah Kapolres.
Pengamanan ini, lanjutnya, menggunakan pola 2,5,10. Maksudnya, dalam pengamanan Pilkada Serentak melibatkan dua orang polisi mengamankan sekitar lima TPS dan ditambah sepuluh Linmas. Dengan demikian di aetiap TPS nanti minimal akan ada dua Linmas, dan setiap lima TPS akan ada dua polisi yang menjaga.
“Apapun peristiwa yang terjadi dilapangan ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu dengan kecepatan tinggi dan sigap silahkan langsung infokan vidio kirim secara berkala, kecepatan informasi ini akan mempengaruhi kecepatan mitigasi.” tandas Kapolres. [nas.wwn]
