Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo kembali mencatatkan kinerja positif di tingkat nasional. Dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Probolinggo dinilai berhasil menekan ketimpangan kesejahteraan dan masuk dalam kategori daerah dengan performa terbaik untuk kelompok kota berkapasitas fiskal rendah.
Apresiasi diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro kepada Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Selasa (2/12) malam.
Wali Kota Aminuddin menyebut capaian tersebut sebagai buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat. “Ini mencerminkan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Capaian ini lahir dari kolaborasi lintas sektor, kecepatan merespons persoalan, serta ketepatan intervensi di bidang sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pengurangan ketimpangan tidak semata berdiri pada satu program, melainkan hasil dari sinergi kebijakan pengentasan kemiskinan, penajaman penyaluran bantuan sosial, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga perluasan akses layanan digital.
Berdasarkan penilaian periode 2024-2025, Pemkot Probolinggo memperoleh skor -0,085 pada kategori Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat. Angka tersebut menunjukkan tren perbaikan, berbanding terbalik dengan skor positif yang justru menandakan kenaikan ketimpangan. Sebagai pembanding, nilai terendah di kategori ini tercatat 0,063.
Secara nasional, hanya 48 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang menerima apresiasi serupa dari Kemendagri. Di tingkat Jawa Timur, Kota Probolinggo tercatat sebagai salah satu dari dua daerah yang berhasil menembus daftar penerima penghargaan.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini dirancang sebagai bentuk stimulus moral dan institusional bagi pemerintah daerah agar semakin terpacu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik. “Pemberian apresiasi ini bukan sekadar seremoni. Ini untuk mendorong iklim kompetisi sehat antar daerah, agar semakin inovatif dalam menjawab kebutuhan rakyat,” katanya.
Menurut Tito, fokus penilaian mencakup sejumlah aspek strategis yang menjadi tanggung jawab utama kepala daerah, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi hingga efektivitas tata kelola pemerintahan.
Ia juga menilai pengelompokan kategori berdasarkan kapasitas fiskal membuat proses penilaian lebih adil dan objektif. Dengan begitu, persaingan antardaerah berlangsung seimbang sesuai kemampuan masing-masing. “Daerah yang belum mendapatkan penghargaan jangan berkecil hati. Justru ini menjadi pemacu untuk berbenah, karena pada akhirnya semua kembali pada tujuan utama: melayani rakyat,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, akademisi, peneliti dan pimpinan lembaga nasional, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama Tempo Media Group, jajaran pejabat Kemendagri serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.[fir.ca]