Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah sebagai pilar baru ekonomi kerakyatan-khususnya di tingkat desa dan kelurahan-melambangkan semangat nasionalisme ekonomi yang tinggi. Dengan target 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, tujuannya jelas: mendekatkan sembako murah, menyerap tenaga kerja, dan melepaskan ketergantungan desa pada tengkulak. Namun, di balik visi mulia tersebut, terdapat sejumlah tantangan krusial yang patut dicermati agar tidak menjadi “bom waktu” atau sekadar proyek sesaat.
Pertama, tantangan terbesar adalah risiko tata kelola (governance) dan manajemen. studi menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi yang gagal di masa lalu disebabkan oleh kurangnya profesionalisme pengurus dan lemahnya pengawasan. Koperasi Merah Putih berisiko tinggi menjadi ladang korupsi atau kebocoran anggaran jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika pengurus di tingkat desa/kelurahan tidak memiliki kompetensi bisnis yang mumpuni, koperasi hanya akan menjadi papan nama yang tidak aktif.
Kedua, adalah tantangan permodalan dan beban keuangan. Meskipun didukung pembiayaan bank Himbara, program ini berisiko menjadi pemerasan struktural bagi desa jika tidak direncanakan dengan matang. Sebagian perangkat desa di berbagai daerah sempat menyoroti keberatan terkait skema pembiayaan yang dibebankan pada dana desa. Ketika dana desa-yang seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat-terkonsentrasi untuk cicilan permodalan koperasi, potensi konflik sosial di tingkat akar rumput bisa meningkat.
Ketiga, infrastruktur digitalisasi yang belum merata. Program ini mendorong digitalisasi koperasi, namun kenyataannya masih banyak daerah yang memiliki kendala koneksi internet. Tanpa infrastruktur memadai, digitalisasi hanya akan menjadi konsep di atas kertas.
Terakhir, mentalitas anggota. Koperasi yang sehat tumbuh dari partisipasi aktif anggota, bukan instruksi top-down. Dibutuhkan literasi keuangan dan kesadaran koperasi yang tinggi agar masyarakat merasa memiliki (sense of belonging), bukan sekadar menjadi konsumen sembako.
Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada mitigasi risiko di atas. Pemerintah harus memastikan adanya pendampingan ketat, transparansi penggunaan dana desa, dan pemilihan pengurus yang kompeten, bukan berdasarkan kepentingan politik lokal.
Dinda Pitaloka
Pengamat Ekonomi Rakyat
