Konsolidasi pemenangkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur dan Wali Kota-Wakil Wali Kota di Pilkada 2024, dilakukan DPC PDIP Kota Malang, Kamis (14/11/2024)
Kota Malang, Bhirawa
Konsolidasi pemenangkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur dan Wali Kota-Wakil Wali Kota di Pilkada 2024, dilakukan DPC PDIP Kota Malang, Kamis (14/11/2024)
Ketua DPP PDIP, Dr. Ahmad Basarah, hadir secara langsung untuk memberikan pengarahan 250 peserta dari seluruh jajaran partai hingga tingkat KSP Ranting.
Ketua DPC PDIP Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menegaskan pentingnya sinergi seluruh kader partai dalam 12 hari terakhir masa kampanye ini demi memenangkan pasangan calon Risma-Gus Hans dan Sam HC-Ganis.
Made, mengingatkan pentingnya netralitas TNI-Polri dan aparatur negara lainnya dalam mengawal jalannya Pilkada.
“Kami masih sangat positif dan percaya bahwa TNI, Polri, serta kejaksaan akan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya mengawal Pilkada ini. Namun, netralitas mereka sangat penting demi menjaga demokrasi yang sehat. Saya harap semua pihak dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan undang-undang dan tidak melakukan intervensi apapun,”ujar Made.
Ia menambahkan bahwa PDIP Kota Malang telah mempersiapkan ribuan saksi untuk mengawal pemungutan suara pada 27 November 2024.
“Kami sudah merekrut 2.376 saksi yang siap untuk pelatihan minggu depan. Mereka akan ditugaskan mengawasi proses Pilgub dan Pilwalkot di TPS. Kami yakin saksi-saksi kami tidak akan bocor dan siap menjaga integritas suara,” tegasnya.
PDIP juga mengedepankan peran Bawaslu dan penegak hukum dalam mencegah terjadinya politik uang.
“Kami percaya bahwa Bawaslu dan penyelenggara pemilu akan bekerja secara profesional. Jika ada dugaan intervensi atau ketidaknetralan dari aparat, kami akan menyerahkan penilaian pada masyarakat dan siap melaporkannya jika ditemukan bukti kuat,” ujar Made.
PDIP Kota Malang berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan baik.
“Kami berharap masyarakat datang ke TPS dan memilih calon yang didukung oleh PDIP. Pilkada adalah agenda resmi negara dan seharusnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkas Made. (mut.hel).
