Surabaya, Bhirawa
Kongres Biasa PSSI Jawa Timur resmi membahas dan menetapkan statuta baru yang akan menjadi pedoman tunggal organisasi sepak bola di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Perubahan struktur dan mekanisme pemilihan menjadi fokus utama kongres yang berlangsung pada Senin (17/11) di Hotel Sheraton.
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi menyampaikan bahwa keberadaan statuta baru ini merupakan amanat hasil kongres nasional dan wajib diterapkan di seluruh Asosiasi Provinsi. Ia menegaskan bahwa statuta baru tersebut akan menyederhanakan proses serta memperkuat tata kelola organisasi.
“Alhamdulillah hari ini agenda kongres adalah membahas dan memutuskan statuta PSSI yang baru. Semua sudah kami serahkan kepada PSSI Jawa Timur dan para peserta kongres. Kami bersyukur proses ini berjalan lancar, statuta baru telah disetujui dan menghadirkan keputusan yang lebih kuat bagi organisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan perubahan paling krusial, yaitu mekanisme pemilihan ketua. Berdasarkan statuta baru, ketua PSSI provinsi dipilih langsung oleh anggota, tanpa lagi memilih wakil ketua maupun exco secara bersamaan. Selanjutnya, ketua terpilih diberi kewenangan penuh menyusun struktur kepengurusan sesuai organisasi pusat.
“Terkait PSSI kabupaten/kota, ketua dan pengurus PSSI Provinsi nanti akan menunjuk kepengurusan askab/askot berdasarkan ketentuan statuta baru. Semua akan diputuskan melalui Kongres PSSI Jawa Timur,” tambahnya.
Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur Ahmad Riyadh menegaskan bahwa penerapan statuta baru ini akan menghapus tumpang tindih aturan yang sebelumnya berbeda antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Sekarang hanya ada satu statuta. Kitab sucinya satu. Ini berlaku untuk semua tingkatan. Pemilihan ketua pun hanya ketua saja yang dipilih anggota, sementara untuk kabupaten/kota nantinya melalui tim pansel,” jelas Riyadh.
Tim pansel, kata Riyadh, akan dibentuk oleh Asprov bekerja sama dengan unsur masyarakat dan rekomendasi kepala daerah setempat. Langkah ini dinilai penting agar kepengurusan sepak bola daerah dapat berjalan selaras dengan pemerintah setempat.
“Kita tidak bisa jalan sendiri. Pembinaan sepak bola di daerah harus nyambung dengan pemerintah setempat. Kalau tidak disinergikan, banyak daerah yang sulit berkembang,” tegasnya. [wwn]