Gresik, Bhirawa
Rapat kerja Komisi II DPRD Gresik dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Tekait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun 2025.
Terkait koperasi Desa Merah Putih (KDMP), untuk segera dilakukan pelatihan. Menurut Anggota Komisi II DPRD Gresik Muhammad Kurdi mengatakan, bahwa mendorong agar Diskoperindag sebelum koperasi Merah Putih.
Mulai beroperasi dan menerima pinjaman LPDB, wajib diberikan di berikan pelatihan. Karena minimnya pengalaman para pengurus, dalam mengelola koperasi modern menjadi perhatian serius.
“Saya tanya ke beberapa pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mereka mengira dana dari pemerintah itu hibah. Padahal faktanya, merupakan pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dengan plafon Rp 3 hingga Rp 5 miliar, dengan belum pengalaman perlu di berikan pelatihan,” ujarnya.
Dalam rapat untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan menganggarkan Rp5 miliar. Sebagian dana akan digunakan untuk pelatihan para pengurus koperasi Merah Putih di 356 desa, dan kelurahan di Kabupaten Gresik.
Pelatihan meliputi peningkatan kapasitas manajerial, administrasi keuangan, hingga strategi pengelolaan usaha berbasis koperasi.
“Pelatihan ini harus serous, sebab Jljangan sampai program nasional gagal hanya karena SDM kita tidak siap. Program harus dikelola secara profesional, sesuai harapan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Yang menggariskan koperasi Merah Putih memiliki tujuh jenis usaha, dan harus berjalan dengan baik,” ungkapanya.
Ditambahkan Muhammad Kurdi, bahwa dana KDMP jika tidak dikelola dengan baik resikonya besar. Bisa terjadi kredit macet, usaha tidak jalan, dan akhirnya koperasi bangkrut.
Untuk itu, kita ingin koperasi menjadi motor ekonomi kerakyatan. Pengurus harus benar mampu mengelola, dan pemerintah harus serius terus mengawasi dab perhatikan. [kim.dre]