Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati
DPRD Surabaya, Bhirawa
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membangun sekolah rakyat pada tahun 2026 mendatang mendapat dukungan penuh dari Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membuka akses pendidikan yang lebih inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati, menyatakan apresiasinya dan menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal realisasi rencana tersebut hingga tuntas.
“Terkait tentang sekolah rakyat, tahun 2026 ini akan direncanakan pembangunannya. Yang jelas ini patut diapresiasi dan kami dari Komisi D akan mengawal penuh,” ujar Ajeng Senin (6/10/2025).
Menurut Ajeng, tujuan utama dari pembangunan sekolah rakyat adalah untuk memastikan tidak ada lagi anak di Surabaya yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena terkendala biaya. Sekolah ini diharapkan menjadi jembatan keberlanjutan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA bagi masyarakat pra-sejahtera.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan terbuka lebar. Tidak ada lagi siswa yang ijazahnya ditahan, atau harus berhenti sekolah di tengah jalan dengan alasan biaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ajeng menekankan pentingnya pemerataan lokasi pembangunan. Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk memanfaatkan berbagai aset lahan yang dimiliki di banyak wilayah, sehingga sekolah rakyat tidak terpusat di satu titik.
“Pemerintah Kota memiliki aset yang besar dan tersebar. Harapannya, sekolah rakyat tidak hanya terpusat di satu lokasi seperti di Gedung Cowek, tetapi juga dapat dibangun di tempat lain yang strategis dan mudah dijangkau,” jelas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini.
Selain infrastruktur fisik, Komisi D juga menyoroti aspek pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal. Ajeng mendorong agar perekrutan tenaga pendidik maupun staf pendukung di sekolah rakyat memprioritaskan warga sekitar yang belum memiliki pekerjaan.
“Kami ingin pemerintah kota aktif memastikan pengangguran bisa direkrut. Ini agar tidak terjadi kekosongan dan sekolah bisa berjalan maksimal,” katanya.
Salah satu terobosan penting dalam rencana 2026 adalah alokasi anggaran khusus dari APBD untuk membangun sekolah rakyat yang menyasar anak perempuan.
Hal ini menjawab evaluasi tahun-tahun sebelumnya di mana siswa sekolah rakyat masih didominasi oleh laki-laki.
“Untuk 2026 nanti sudah pasti akan ada sekolah rakyat untuk perempuan. Ini sudah diupayakan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), agar tidak ada lagi keterputusan pendidikan bagi anak perempuan di Surabaya,” pungkas Ajeng.
Dengan langkah ini, Surabaya diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai kota pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.n [int.dre]