DPRD Surabaya, Bhirawa
Komisi D DPRD Surabaya menggelarrapatdengarpendapat (hearing) dengan BPJS Kota Surabaya terkaitkabarbahawaFasilitasKesehatan (Faskes) di Surabaya yang seakan ‘hidupsegan, matitakhendak’ Rabu (6/11/2024).
Komisi D DPRD Surabaya mendorong BPJS Kesehatan Kota Surabaya melakukanupaya-upaya yang dapatmemperbaikikualitasfaskestersebutsehinggapelayanankesehatanterhadapmasyarakat Surabaya tetap optimal.
AnggotaKomisi D DPRD Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, menyampaikangagasan agar peserta BPJS darikalanganmenengahkeatas yang rutinmembayariurantepatwaktubisadiberikaninsentifatau reward sebagaibentukapresiasi.
“Bisaitudalambentuk reward berupapotonganhargabagipeserta yang membayariurantahunan BPJS yang tepatwaktu,” kata Michael.
Menurutnya, iniakanmenjadilangkahpositif yang tidakhanyamenghargaikontribusipeserta BPJS tetapijugamendorongdisiplindalammembayariuransecara rutin.
Selainusulanpemberian reward, Michael jugamenyarankan agar Pemerintah Kota Surabaya tidakhanyaberfokuspadapendekatankuratif (pengobatan) dalampelayanankesehatan, tetapijugamenekankanpentingnyaupayapreventif (pencegahan).
Pendekatanpreventifinidinilaipentinguntukmenciptakanmasyarakat yang lebihsehatsecaramenyeluruhdanmenekanbebanpenyakit yang harusditanganiolehsistemkesehatan.
“Denganlebihmemperhatikanpencegahan, diharapkankualitaskesehatanmasyarakatdapatmeningkat, dananggarankesehatandapatdialokasikansecaralebihefisienuntukberbagai program kesehatan yang bermanfaatbagi public,” tutup Michael.
Merespomhalini, Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Kota Surabaya, Hernina Agustin Arifin, menekankanpentingnyapelayanankesehatansebagaikebutuhanmendasarmasyarakat yang harusdipenuhi.
BPJS Kesehatanterusberupayamemastikanbahwafasilitaskesehatan (faskes) menjalankanfungsimerekasesuaiketentuandanregulasi.
“Agar pelayanantetap optimal danmengurangipotensi fraud ataukebohongandalamprosesnya.Meski fraud inimasihmenjaditantangan di beberapakasus, BPJS Kesehatansecaraberkaladansecarategasmenindaklanjutilaporantersebutdengan audit berkaladandapatmemutuskerjasamajikaterjadipelanggaranserius,” kata Ina, sapaanakrabHernina.
Lebih lanjut Ina mengatakan, BPJS Kesehatanjugamelakukanpenilaianatau appraisal terhadapsemuafaskes yang bekerjasamauntukmemastikanmerekamemenuhipersyaratanoperasional.
Hal inimencakupakreditasirumahsakitdanizinpraktikbagidokter.IzinPraktik (SIP) doktermenjadibagianpentingdalampenilaianuntukmemastikanbahwamereka yang melayanimasyarakatmemilikiizinsahdantidakmelanggaraturan.
“Akreditasirumahsakitjugadianggapsebagaistandardasar yang harusdipenuhiuntukmemastikanfaskestersebutmemilikikualitaspelayanan yang sesuaidenganregulasi JKN.Langkah-langkahinidiambil BPJS Kesehatan agar pelayanankesehatan yang diberikansejalandenganaturanperundang-undangandanperaturanmenteri (Permenkes) yang ada, walaupunkadangditemukanperbedaanantarabiaya yang dibayarkandankebutuhanpasien,” terang Ina.
Di kesempatantersebut, antaraDewan dan BPJS Kota Surabaya mengambilkesimpulanuntukmenyorotipentingnyakolaborasidankesadarandarisemuapihakdalammeningkatkankualitasdankeberlanjutanlayanankesehatan di Surabaya.
Penegasankomitmen BPJS dalammelakukan audit danevaluasiterhadapfaskes yang bekerjasama, sementaraDewanjugamemberiusulaninsentifdanpendekatanpreventifsebagailangkahtambahanuntukmenciptakansistemkesehatan yang lebihbaikkedepannya.
Dewanjugamenyerukan agar masyarakatmemahamibahwabiaya yang diterima BPJS adalahupayauntukmenciptakansistemkesehatan yang lebihberkelanjutanbagiseluruhmasyarakat.
Komisi D jugamengapresiasimasyarakat, terutamadarikalanganmenengahkeatas, yang membayariuran BPJS tepatwaktu. Hal ini, menunjukkanbahwamasyarakatsemakinsadarakanpentingnyajaminankesehatandanmemahamibahwaiuran yang dibayarkandapatmendukungkeberlanjutan program JaminanKesehatanNasional (JKN) bagimereka yang membutuhkan. [dre.wwn]
Komisi D DPRD Surabaya Dorong Perbaikan Kualitas Faskes
