Jombang, Bhirawa
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing. Agenda hearing ini fokus membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Rabu (18/02).
Hearing menghadirkan sejumlah pihak terkait. Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, Bagian Hukum Pemkab Jombang, hingga perwakilan Kodim 0814 Jombang.
Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto mengatakan, hearing tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi konkret.
“Agenda kali ini terkait koordinasi proses percepatan pembangunan KDMP,” kata Totok Hadi Riswanto.
Berdasarkan paparan Kodim 0814 Jombang, jumlah desa yang telah berproses membangun KDMP mencapai 170 titik. Namun, masih terdapat kekurangan 136 titik yang belum bisa direalisasikan.
Menurutnya, hambatan utama yang dihadapi desa didominasi dua persoalan krusial. Yakni ketiadaan lahan untuk pembangunan serta keterbatasan biaya pengurugan lahan.
“Kendala pertama tidak adanya lahan. Kedua, desa terbentur biaya urug lahan,” jelasnya.
Totok menambahkan, percepatan pembangunan KDMP tetap harus didorong. Sebab dari 170 desa yang telah berproses, baru 15 desa yang pembangunannya rampung 100 persen.
“Kita jangan terlena karena masuk 10 besar. Faktanya, baru 15 desa yang rampung 100 persen dari total 170 titik,” tandasnya.
Totok memberikan contoh persoalan lahan juga dialami Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Desa tersebut telah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah, namun hingga kini belum terealisasi.
“Mekanismenya setelah pengajuan harus ada pengantar dari kecamatan, lalu ke DPMD, baru ditindaklanjuti BKAD. Ini yang perlu dipercepat,” tegasnya.
Kasdim 0814 Jombang Mayor Ckm Cke Nurhadi membenarkan data tersebut. Dia menyebutkan, 170 titik KDMP telah aktif berproses, tetapi masih banyak desa yang terhambat persoalan lahan.
“Dari 170 titik pembangunan tadi, baru 15 yang sudah rampung 100 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, solusi konkret perlu segera dirumuskan melalui koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar seluruh desa di Kabupaten Jombang dapat memiliki gerai KDMP.
“Untuk mewujudkan semua desa memiliki gerai KDMP, tentu dibutuhkan solusi konkret dari semua pihak,” kata dia.
Dikatakannya, wilayah yang mengalami kesulitan lahan sebarannya relatif merata, namun problem paling banyak dijumpai di wilayah perkotaan. [adv.rif]
