Keterbelahan sosial menjadi keniscayaan setiap penyelenggaraan Pilkada. Terasa awal tahun pentahapan, sejak pencalonan. Tarik menarik tokoh masyarakat menggiring pilihan pada Pilkada, berpotensi merusak kerukunan sosial. Dua kali Pilkada serentak terjadi kegaduhan sosial masif. Ironisnya, koalisi pada Pilkada saat ini sebagai kelanjutan koalisi pada Pilpres. Terutama pada Pilkada Gubernur Jakarta. Walau MK (Mahkamah Konstitusi) telah membuka lebih lebar kemungkinan bakal calon gubernur (Bacagub) lebih banyak.
Realita politik, hampir seluruh parpol telah diborong satu kelompok koalisi. Namun di daerah tidak selalu inharen dengan pusat (DPP parpol). Bahkan sering terjadi “koalisi plus minus.” Ternyata, bakal calon Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) lebih bisa merangkul berbagai kelompok. Bisa membentuk koalisi baru. Misalnya, di Surabaya, seluruhnya mendukung bakal calon Walikota, yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Juga sekaligus didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sudah plus, karena ditambah PKB. Tidak ada kagi parpol tersisa yang bisa memenuhi ambang batas.
Sehingga potensi Calon Kepala Daerah melawan “bumbung kosong” tak terhindarkan. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten Trenggalek. Pasangan incumbent Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin – Syah Mohammad Natanegara menyapu bersih seluruh rekomendasi dari delapan partai politik yang memiliki kursi parlemen. Hampir dipastikan petahana akan menjadi calon tunggal. Bupati incumbent, adalah Ketua DPC PDI-P kabupaten Trenggalek. Hampir pasti, menjadi pasangan calon tunggal.
Bakal calon Bupati yang didukung koalisi plus minus, juga terjadi di Ponorogo. Bakal pasangan calon Kepala Daerah, didukung kelompok KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus PKB. Tetapi sekaligus KIM minus, karena ditinggalkan PAN, dan PBB, bergabung Nasdem mengajukan calon. KIM minus, mengajukan mantan Bupati Ponorogo periode 2015 – 2020, Ipong Muchlissoni. Saat itu, Ipong memenangi Pilkada, dengan selisih 3%. Tetapi pada Pilkada tahun 2020, Ipong (sebagai incumbent), dikalahkan secara telak oleh Sugiri Sancoko (selisih 30%).
Maka Pilkada Ponorogo tahun (2024) ini, tergolong unik. Memasang dua kubu diametral, yang sama persis dengan Pilkada tahun 2015. Persaingan dengan tokoh yang sama, terjadi lagi pada Pilkada tahun 2020. Serta Pilkada saat ini, antara Sugiri Sancoko versus Ipong Muchlisoni. Pada dua Pilkada, keretakan sosial terasa cukup mendalam. Tak jarang diwarnai pertikaian tim sukses di lapangan.
Walau setiap Pemilu selalu dipesan kebersatuan, perbedaan pilihan politik merupakan hal biasa. Tetapi pada tataran grass-root, dukungan politik merupakan ideologi kehidupan. Begitu pula tokoh-tokoh politik, menjadikan parpol (partai politik) sebagai sumber penghidupan. Maka seluruh Pemilu, Pilpres sampai Pilkada, Bagai “ring” politik yang sangat rawan keretakan sosial. Maka digagas Pemilu serentak (Pemilu Legislatif dengan Pilpres), agar keretakan sosial bisa di-minimalisir.
Begitu pula Pilkada, juga dibuat serentak, bersama seluruh Indonesia. Berdasar pengalaman dua kali Pilkada, telah terjadi keter-belah-an sosial sangat tajam. Terutama Pilkada Jakarta (2017). Bagai “limbah” yang sengaja disebar, meracuni produk demokrasi. “Limbah-nya” terasa sampai saat ini, seolah-olah dilestarikan dengan istilah “alumni.” Padahal Pilkada, merupakan amanat konstitusi.
Tercantum dalam UUD pasal 18 ayat (4), dinyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Tahapan Pilkada akan sangat panjang, Meliputi pendaftaran calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jumlahnya pasti ribuan, karena Pilkada juga akan diikuti 37 propinsi yang menyelenggarakan Pilgub (Pemilihan Gubernur).
Maka tidak perlu “habis-habisan” mendukung Pasangan Calon dalam Pilkada. Setiap Tim Sukses, wajib menjaga keutuhan sosial.
——— 000 ———
