Kota Malang, Bhirawa
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencatat kinerja industri perbankan di wilayah kerja Malang Raya dan sekitarnya tetap menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Meskipun angka pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Malang berada di level 2,99% relatif lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional sebesar 13,48% kondisi likuiditas perbankan di wilayah ini dinilai masih sangat mumpuni untuk mendukung ekspansi kredit.
Kepala OJK Malang, Farid Faletehan menjelaskan, total DPK yang dihimpun perbankan di wilayah Malang mencapai Rp104, 04 triliun, sementara penyaluran kredit menyentuh angka Rp109,76 triliun. Selisih ini menunjukkan perbankan di wilayah Malang lebih bersifat ekspansif dalam penyaluran pembiayaan dibandingkan penghimpunan dana.
””Kondisi likuiditas saat ini masih sangat bagus dan mencukupi untuk mendukung perkembangan kredit. Di wilayah Malang, penyerapan kredit memang lebih tinggi dibandingkan penghimpunan DPK. Kekurangan likuiditas biasanya ditutup melalui drop dana dari kantor pusat perbankan masing-masing karena memang karakteristik wilayah kita lebih banyak ke pengembangan kredit,” ujar Farid Faletehan dalam paparan kinerja bulanan.
Farid menjelaskan, dari sisi jenis penggunaan, kredit di Malang Raya masih didominasi Kredit Modal Kerja (KMK) yang mencapai porsi 40%. dominasi modal kerja ini merata di Kota Malang dan Kabupaten Malang yang masing-masing mencatatkan angka 44%. Sementara itu, untuk wilayah Kota Batu, porsi modal kerja berada di angka 30%.
Disisi lain, sektor Kredit Konsumsi tetap menjadi penyeimbang pertumbuhan dengan porsi 32 persen. Farid menekankan bahwa konsumsi masyarakat harus tetap terjaga karena merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Menariknya, untuk wilayah Probolinggo, tren penyaluran pembiayaan justru lebih condong ke sektor investasi seiring dengan pesatnya pertumbuhan pabrik dan investasi baru.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menunjukkan performa impresif dengan porsi mencapai 32% dari total kredit, atau senilai Rp36 triliun. Capaian ini sekaligus memperkuat nilai Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) yang menjadi barometer penilaian Bappenas bagi pemerintah daerah di Malang Raya.
Hingga posisi Januari 2026, Kota Malang tercatat sebagai wilayah dengan nilai kredit tertinggi mencapai Rp 31 triliun dengan pertumbuhan 10,23% (yoy). Pertumbuhan tertinggi diraih Kota Batu yang melesat 15,76%. Sebaliknya, Kabupaten Malang mengalami sedikit koreksi sebesar 0,82%, sementara Kabupaten Pasuruan juga tercatat mengalami kontraksi 2%.
Meski tumbuh positif, Farid mengingatkan perbankan untuk tetap mewaspadai risiko kredit atau Non-Performing Loan (NPL), terutama sektor perdagangan besar yang tercatat 2,97%.
””Tingkat risiko di sektor perdagangan menjadi perhatian. Hal ini membuat perbankan mau tidak mau harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke depan agar kualitas aset atau NPL tetap terjaga dengan baik,” tandas Farid. [mut.fen]
