Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mencatat capaian signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama periode 2020–2025. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (30/3/2026).
Dalam paparannya, Khofifah mengungkapkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Timur per September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen. Angka ini menurun 0,26 persen dibandingkan September 2024, sekaligus diikuti penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 89,53 ribu jiwa.
“Capaian ini telah memenuhi target RKPD 2025 yang berada di kisaran 8,00 hingga 9,40 persen,” ujarnya.
Lebih jauh, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Jawa Timur disebut menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbesar secara nasional. Total sebanyak 781,68 ribu jiwa berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Menurut Khofifah, tren penurunan yang konsisten tersebut menjadi indikator keberhasilan berbagai program penanggulangan kemiskinan, mulai dari perluasan kesempatan kerja, penguatan jaring pengaman sosial, hingga peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini merupakan hasil dari strategi terpadu, baik melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kantong kemiskinan,” jelasnya.
Tak hanya itu, keberhasilan penurunan kemiskinan juga berjalan seiring dengan peningkatan status kemandirian desa di Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025, tidak ada lagi desa berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal di Jawa Timur.
Saat ini, tercatat sebanyak 4.716 desa berstatus Desa Mandiri, 2.439 desa Desa Maju, dan 566 desa Desa Berkembang. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia.
Dari total 20.503 Desa Mandiri secara nasional, sekitar 23 persen atau 4.716 desa berada di Jawa Timur.
“Ini menunjukkan bahwa transformasi pembangunan desa di Jawa Timur berjalan efektif dan inklusif,” tegas Khofifah.
Ia menambahkan, peningkatan status desa tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa.
Menurutnya, pembangunan berbasis desa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Inilah komitmen kita membangun dari desa, memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal,” pungkasnya. [geh.kt]
