DPRD Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna disepakati belanja daerah Rp 3,49 Triliun, dan fokus operasional dan infrastruktur.
Ketua Badan Anggaran DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir mengatakan, bahwa gambaran umum kondisi keuangan daerah, kebijakan anggaran, hingga pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan OPD yang dituangkan dalam APBD 2026, sejalan dengan tema pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Tahun 2026.
“Untuk pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,371 triliun, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,497 triliun. Sehingga diprediksi terjadi defisit sebesar Rp125,95 miliar, atau sekitar 3,74 persen. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah, dengan jumlah yang sama sehingga SILPA tahun anggaran 2026 diproyeksikan nol (berimbang),” ujarnya.
Dengan mengusung konsep percepatan transformasi sosial ekonomi, yang inklusif dan berkelanjutan didukung tata kelola pemerintah yang adaptif.
Ada lima prioritas pembangunan yakni, pengentasan kemiskinan melalui program inklusif dan tepat sasaran. Peningkatan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif, investasi, dan hilirisasi industri.
Pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan kualitas serta akses layanan inklusif, infrastruktur tangguh dan berkelanjutan. Pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi, dan pengembangan smart government.
Sementara Sekretaris DPRD Gresik Mokh. Najikh membacakan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Memastikan kesinambungan pembangunan, dan pelayanan publik di tahun anggaran mendatang. Dalam Ranperda APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,37 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,62 triliun, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Pajak Daerah Rp1,11 triliun, retribusi daerah Rp408,6 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp85,5 miliar.
Pendapatan transfer sebesar Rp1,74 triliun, yakni transfer Pemerintah Pusat Rp1,59 triliun, transfer antar daerah Rp155,4 miliar lain-lain Pendapatan Daerah (PAD) yang sah nihil. Belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp3,49 triliun yaitu, belanja Operasi Rp2,58 triliun diantaranya belanja pegawai Rp1,21 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,09 triliun, belanja hibah Rp258,7 miliar, dan bantuan sosial Rp9,3 miliar.
Belanja Modal Rp238,7 miliar. Porsi ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah, termasuk pengadaan tanah, peralatan, pembangunan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi.Belanja tidak terduga Rp8 miliar. Belanja Transfer Rp664 miliar, terdiri dari bagi hasil Rp 126 miliar, dan bantuan keuangan Rp 537 miliar.
Total belanja yang lebih besar dibanding pendapatan membuat APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp125,95 miliar.
“Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), tahun sebelumnya dengan nilai yang sama yakni Rp125,95 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto APBD 2026 tercatat nol atau berimbang,” jelas Najikh.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa, rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan rancangan APBD 2026 telah memasuki tahap. Pada hari ini, akan dilakukan persetujuan bersama terhadap perda tentang APBD 2026.
“Atas nama pribadi dan seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan aspirasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Gresik. Telah mencurahkan segenap pikiran waktu dan tenaga, dalam proses pembahasan rancangan APBD Kabupaten Gresik tahun anggaran 2026. Sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan, untuk penetapan rancangan APBD tahun 2026,” ungkapnya.[kim.dre]