Oleh:
Dr IG. NG. Indra S. Ranuh
Analis Kebijakan Publik
Dalam tata kelola modern, pengunduran diri pejabat bukanlah tragedi. Ia justru tanda paling sunyi dari etika kekuasaan. Mundur adalah bahasa malupengakuan bahwa amanah pernah dipegang, tetapi gagal dijalankan. Di banyak negara, bahasa ini dipahami. Di Indonesia, ia masih terasa asing.
Pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi peristiwa yang segera dibaca publik bukan sebagai urusan personal, melainkan sinyal tata kelola. Bukan karena ia terjadimelainkan karena jarangnya ia terjadi. Di negeri yang pejabatnya piawai bertahan, mundur terasa ganjil. Hampir eksotis.
Padahal, dalam ekosistem keuangan, figur pimpinan adalah jangkar kepercayaan. Pasar tidak hanya menimbang data; ia membaca isyarat. Ketika indeks tertekan berhari-hari, lalu pucuk pimpinan memilih pergi, pasar menangkap dua pesan sekaligus: ada masalah yang diakui, dan ada upaya meredam kerusakan. Masalahnya, pengakuan sering datang belakanganketika kepercayaan sudah lebih dulu bocor.
Mundur sebagai Etika, Bukan Sensasi
Max Weber menyebut ethic of responsibility sebagai kesediaan pemegang kuasa menanggung akibat dari tindakannya, bahkan ketika kesalahan belum diputus pengadilan. Dalam etika jabatan publik, mundur bukan hukuman pidana. Ia vonis moral. Ia mengatakan, “Saya bertanggung jawab.”
Di Jepang, menteri mundur karena kelalaian administratif. Di Inggris, pejabat pergi karena salah menyampaikan informasi ke parlemen. Di negara Nordik, satu kebijakan gagal saja cukup memicu evaluasi serius, bahkan pengunduran diri. Bukan karena hukum memaksa, melainkan karena rasa malu bekerja lebih dulu.
Indonesia punya kamus yang berbeda. Kegagalan sering dipoles menjadi “dinamika”. Kelalaian disamarkan sebagai “tantangan”. Tanggung jawab kolektif dipakai sebagai selimut tebal yang menutupi peran individual. Akibatnya, mundur tidak pernah menjadi kebiasaan etisia menjadi anomali.
Figur dan Kepercayaan: Pelajaran dari Pasar
George Akerlof dan Robert Shiller mengingatkan: ekonomi bergerak oleh confidence. Ekspektasi dan narasi sama berpengaruhnya dengan angka. Karena itu, pimpinan lembaga keuangan bukan sekadar administrator; ia penjaga cerita kepercayaan.
Ketika IHSG tertekan berhari-hari, lalu pimpinan bursa mengundurkan diri, pasar membaca dua sinyal sekaligus. Pertama, ada masalah yang diakui secara implisit. Kedua, institusi memilih damage control melalui perubahan figur. Namun sinyal kedua sering terlambat. Sebab, jika figur sejak awal dipersepsikan lemahentah karena pengalaman, legitimasi profesional, atau kapasitas mengelola tekananmaka kepercayaan sudah lebih dulu tergerus
Di sinilah meritokrasi menjadi penting. Douglas North menekankan kredibilitas institusi tidak lahir dari aturan semata, tetapi dari orang yang tepat di tempat yang tepat. Jika figur gagal menjadi jangkar stabilitas, institusi ikut goyah. Pasar menghukum bukan dengan opini, melainkan dengan aksi.
Kesalahan yang Tak Pernah Diucapkan
Yang menarik, pengunduran diri di Indonesia jarang disertai pengakuan eksplisit. Kata “maaf” dihindari. Kata “gagal” disamarkan. Yang muncul adalah frasa netral: :demi kepentingan organisasi, agar stabilitas terjaga. Bahasa ini aman, tetapi miskin makna.
Dalam literatur public accountability, Mark Bovens menegaskan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya soal memberi alasan, melainkan mengakui kesalahan. Tanpa pengakuan, mundur kehilangan nilai pendidikannya. Ia tidak membangun standar, tidak menumbuhkan budaya, dan tidak memberi pesan korektif bagi pejabat lain.
Mundur yang bermakna seharusnya berkata jujur: ada kesalahan, kelalaian, kealpaan, keteledoran, atau kegagalan. Tidak semua berujung pidana. Namun semuanya berujung tanggung jawab.
Mengapa Pejabat Enggan Mundur?
Ada tiga sebab utama.
Pertama, absennya budaya malu. Dalam sistem yang menormalisasi kegagalan tanpa konsekuensi moral, rasa malu dianggap kelemahan, bukan kebajikan.
Kedua, politik patronase. Jabatan sering dilihat sebagai hasil kompromi, bukan amanah profesional. Mundur dianggap mengkhianati jaringan, bukan memperbaiki tata kelola.
Ketiga, ketiadaan preseden terhormat. Karena jarang ada yang mundur dan dikenang sebagai teladan, pejabat tak melihat insentif moral untuk melakukannya. Bertahan lebih aman daripada jujur.
Akibatnya, publik terbiasa menyaksikan pejabat bertahan hingga akhir masa jabatan, apa pun yang terjadi. Mundur menjadi cerita luar negeri; bukan praktik domestik.
Antara Tanggung Jawab dan Keberanian
Dalam teori kepemimpinan institusional, pemimpin dinilai bukan hanya dari keberhasilan, tetapi dari cara menghadapi kegagalan. Mundur adalah keberanian yang jarangdan justru karena itu bernilai. Ia mengirim pesan sederhana: jabatan bukan hak milik, dan kekuasaan bukan perisai.
Dalam institutional leadership theory, pemimpin dinilai bukan hanya dari keberhasilan, tetapi dari cara menghadapi kegagalan. Mundur adalah keberanian yang jarang, tetapi justru karena itu bernilai. Ia mengirim pesan ke publik: jabatan bukan hak milik, dan kekuasaan bukan perlindungan.
Di negeri ini, pejabat lebih sering kehilangan rasa malu ketimbang kehilangan jabatan. Mereka bertahan dengan wajah tebal, sementara kepercayaan publik menipis. Maka ketika ada yang mundur, publik terkejutbukan karena kesalahannya, melainkan karena keberaniannya.
Barangkali ini paradoks kita: mundur sebagai etika dianggap sensasi; bertahan dalam gagal dianggap kewajaran.
Sudah waktunya DPR dan regulator tidak hanya pentingkan prosedur sambil mengabaikan substansi. Seleksi pimpinan lembaga strategis tidak cukup hanya sah secara hukum; ia harus kuat secara merit. Jika ruang uji hanya menjadi panggung konfirmasi, jangan heran bila ruang pasar berubah menjadi ruang vonis. Kepercayaan publik tidak lahir dari pidato, melainkan dari figur yang tepat dan keberanian menanggung akibat. Tanpa itu, pengunduran diri akan terus menjadi berita langkabukan budayadan biaya kepercayaan akan terus dibayar mahal oleh institusi yang seharusnya paling stabil.
————– *** —————–