Kabupaten Nganjuk, Bhirawa.
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya. Setelah hampir tujuh belas tahun UU KIP diterapkan, sayangnya, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi publik, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa.
Masih banyak badan publik yang menganggap informasi itu, khususnya dokumen kontrak, dikecualikan atau tidak dapat diakses publik. Masyarakat pun kesulitan memantau proyek pemerintah karena akses terhadap informasi pengadaan barang dan jasa tidak diberikan. Jika sudah begitu, tak heran kalau sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih rawan korupsi.
Termasuk rekap file database LPSE selama kurun waktu 5-10 tahun lalu, yang menyimpan informasi belanja barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran xxxx.
Beberapa waktu yang lalu basis data PBJ tahun 2019 sampai tahun 2021 hilang dan tidak dapat di akses. Hal tersebut berakibat tidak dapat melacak traksaksi PBJ secara elektronik. Untuk menelusuri apa saja proyek-proyek yang ada di tahun-tahun tersebut, Pujiono bersama tim risetnya dari edu-politik, mencoba menguak data proyek baik umum maupun infrastruktur.
Menurut Pujiono, yang juga ex Ketua KPU Nganjuk: Tercatat di tahun 2019 pemerintah daerah (pemda) Nganjuk melakukan 248 tender dengan nilai Rp. 248.077.000.000 miliar. Adapun nilai kontrak tertinggi,
- Pembangunan Pasar Kertosono, PT. Konstruksi Indonesia Mandiri, nilai Rp 23.521.833.665,35,-. 2. Pembangunan Gedung PONEK (RSUD) oleh PT. Trinaka Estu M. nilai Rp 10.587.336.000,54,-.
- Jalan Gondangkulon-Ngujung (DAK) oleh PT. Konstruksi Indonesia M, nilsi Rp.10.447.685.175,08,
- Pembangunan Jembatan Petak,Bagor, oleh PT. Kya Graha nilai kontrak Rp 9.321.025.612,80,-.
- Konstruksi fisik pasar Sawahan oleh PT. Visicom, nilai kontrak Rp 5.964.699.023,60,-.
- Konstruksi fisik pasar Lengkong oleh PT,Subana Kreasi M, nilai Rp 5.934.664.580,81*-
- Peningkatan jalan Ngasem-Munung (DAK) CV.Sidodadi Mskmur, nilai Rp 5.781.623.329,41
- Rekonstruksi jalan Begadung-Ngangkatan,CV.Kontrucindo M, nilai Rp 4.589.277.924,09,-
- Pembangunan perluasan Gedung IGD, CV.Anugrah Cipta Kreasi, nilai Rp 4.040.632.545,63,-
10.Peningkatan jalan Ngrajek-Ngujung,CV.Rinjani, nilai Rp 3.876.692.773,04, -.
“Untuk pengadaan barang dan jasa di tahun tersebut tidak ada yang menarik selain Pengadaan CCTV dan instalasinya, oleh Dinas Kominfo dengan nilai kontrak Rp 1.067.950.000,- yang dimenangkan oleh CV. TIERENT sebuah CV. Konstruksi asal Yogjakarta dan tidak bergerak di bidang sistem informasi”, ungkap Pujiono, saat di temui di kantornya, Rabu (12/03/2025).
“Sedangkan di TA 2020 terdapat data pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sedan (Toyota Camry) 1 unit dengan nilai Rp 655.100.000,- . Juga terdapat pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan Alphard sebanyak dua (2) unit dengan pagu Rp 2.000.000.000,-.”, tambahnya.
Sayangnya basis data TA tersebut sudah tidak ada lagi di sever lpse lokal, sehingga tidak dapat di lihat siap pemenang tender dengan sistem cepat. Hilang atau sengaja dihilangkan oleh orang yang mempunyai akses terhadap keberlanjutan data tersebut, entah dengan alasan apapun hal tersebut tidak di benarkan dan menghilangkan keterbukaan informasi publik. Anda punya data yang lain terkait PBJ ? silahkan hubungi Pujiono. di edu-politik.
Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo, Sujono, S. Kom, belum bisa di konfirmasi terkait hilangnya basis data LPSE di TA 2019, 2020 dan 2021. (dro.hel).