Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Focus Group Discussion MPR RI bekerjasama denganbBrsin Society Center Rabu ( 31/7/2024).
Jakarta, Bhirawa.
Memajukan Desa, pemerintah sudah menggelontorkan dana desa hingga mencapai Rp 71 triliun. Dana tersebut bisa dimanfaatkan para Kepala Desa untuk mengembang kan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Setiap tahun, jumlah BUMDes terus meningkat. Pada 2019 ada 50.199 unit BUMDes, lalu pada 2020 meningkat mrnjadi 51.134 unit. Pada 2021 meningkat lagi menjadi 57.288 unit dan pada 2022 menjafi 60.417 unit BUMDes,” papar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI bekerjasama denganbBrsin Society Center (BSC)
Menurutnya, kebijakan Pembentukan Badan Hukum BUMDes dalam rangka mewujudkan Nawacita demi mencapai Keadilan Sosial berdasarkan UUD NKRI tahun 1945″, Rabu siang ( 31/7/2024). Hadir antara lain, anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Ulla Nuchrawaty, Ketua Dewan Pakar BS Center Prof Didin Damanhuri, Peneliti BUMDes pada IRE, Sukasmanto, PenelitiBRIN Ifah Munifah dll
Bambang Soesatyo lebih jauh bilang; Dibalik peningkatan jumlah BUMDes, sayangnya sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi lagi sejak tahun 2019 lalu. Sedang ada 1.670 unit BUMDes beroperasi tetapi tidak memberikan kontribusi pada pendapatan Desa. Bahkan pada 2021 ada 12.040 unit BUMDes tidak aktif lagi.
“Tidak berdayanya BUMDes untuk memajukan desa dan kemakmuran warganya, oleh sebab terjadi disorientasi kebijakan BUMDes. Juga kepemimpinan Desa yang tidak visioner,” papar Bamsoet.
Dikatakan, BUMDes tidak mampu membuat desanya menjadi berdaya, akibat laju pembangunan pertanian dan desa melambat. BUMDes juga tidak didukung perencanaan bisnis yang berbasis data presisi. BUMDes tidak mampu mengubah mindset generasi muda, serta rendahnya mutu SDM di pedesaan.
“Desa dengan.basis sistem ekonomi rumah tangganya berada di sektor pertanian mencapai lebih dari 73% do sektor pertanian, maka masih identik.dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan. Sehingga ksum.mudanya tidak mau lagi menjadi petani. Potensi desa sebagai penyedia pangan menjadi tidak maksimal. Hal itu ditandai dengan masih besarnya impor pamgan. Tercatat pada 2024 ini, impor pangan berupa beras, gula, jsgung, daging dan bawang putih, mencapai 12.437.218 ton,” jelas Bamsoet. (ira.hel).
