Kota Madiun, Bhirawa
Kemiskinan ekstrem sudah terdegadrasi di Kota Madiun. Tidak ada lagi warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di Kota Pendekar. Intervensi yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun pun berhasil. Pemkot Madiun mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 5,9 miliar dari pemerintah pusat sebagai reward atas capaian itu.
“Alhamdulillah untuk kemiskinan ekstrem kita sudah nol. Kemarin kita juga dapat DID dari pusat,” kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bapedalitbangda) Kota Madiun, Suwarno, Sabtu (21/9).
Hal itu salah satunya berkat program bantuan sosial untuk lansia ngebrok atau non potensial. Lansia ngebrok memang masuk dalam kategori miskin ekstrem karena hanya mengandalkan bantuan orang lain. Nah, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan Rp 8 juta pertahun. Bantuan diberikan setiap tiga bulan sekali. Setidaknya ada 200 lansia ngebrok di Kota Madiun yang mendapatkan bantuan ini.
“PR kita saat ini masih yang kategori miskin. Ini mau kita update datanya. Kita potret seindah warna aslinya. Sebenarnya, berapa sih warga kita yang masuk kategori miskin ini,” jelasnya.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, warga kategori miskin di Kota Madiun masih sebesar 4,38 persen atau sekitar 7.820 orang. Namun, Suwarno optimis sejatinya data orang miskin jauh lebih rendah dari itu. Sebab, tidak dipungkiri ada stigma di masyarakat yang ingin masuk kategori miskin agar mendapatkan bantuan. Padahal, sejatinya yang bersangkutan tidak tergolong kategori miskin.
“Sesuai indikator dari BPS yang masuk kategori miskin untuk daerah perkotaan adalah mereka yang pengeluarannya kurang dari Rp 600 ribu perkapita perbulan. Ini mau kita gali benar,” ujarnya.
Pihaknya bekerja sama dengan BPS Kota Madiun dan juga forum rektor bakal melaksanakan survei. Forum rektor ini dilibatkan karena yang menjadi petugas surveyor adalah mahasiswa magang di Kota Madiun. Survei rencananya akan dilaksanakan awal November mendatang.
Suwarno menegaskan survei ini murni untuk mencari data kemiskinan dan tidak terkait dengan bantuan apapun. Karenanya, masyarakat juga dihimbau untuk memberikan data yang sebenarnya.
“Ini tidak ada kaitannya dengan bantuan. Jadi masyarakat juga harus jujur, petugas juga kita bekali untuk menggali lebih dalam dan tidak dari satu sumber,” ungkapnya. [dar.gat]
