Kemenkumham Jatim, Bhirawa
Kanwil Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim siap meningkatkan sinergitas dalam mensukseskan program prioritas serta peningkatan pelayanan bidang hukum dan keimigrasian.
Kesepakatan ini setelah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jatim, Haris Sukamto mengadakan audiensi dengan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/1).
Dalam pertemuan ini keduanya membahas sinergi antara kedua lembaga dalam berbagai isu hukum dan HAM (Kumham), imigrasi dan pemasyarakatan di Jatim.
Didampingi jajaran pimpinan tinggi pratama Kemenkum Jatim, Haris memperkenalkan diri sebagai pejabat baru sekaligus menyampaikan rencana kerja untuk meningkatkan pelayanan hukum di Jawa Timur. Salah satu fokus utama adalah memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jatim dalam program-program strategis.
Program ini, di antaranya seperti harmonisasi peraturan, penguatan desa sadar hukum dan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong UMKM mendaftar sebagai perseroan perorangan agar mendapat perlindungan hukum yang lebih baik. Kami juga ingin membentuk Desa sadar hukum dan paralegal di tiap daerah melalui program Pos Pelayanan Hukum Desa,” kata Haris.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto serta Kepala Biro Hukum, Lilik Pudjiastuti menyambut baik inisiatif tersebut. Pihaknya menegaskan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan dinamika hukum dan sosial di Jawa Timur.
Dia juga menawarkan sinergi dalam bidang pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan. Pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan narapidana sangat potensial.
“Kami siap mendukung dengan penyediaan bibit tanaman melalui Dinas Pertanian,” ungkap Adhy Karyono.
Adhy juga menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan layanan keimigrasian, termasuk peresmian autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya. “Kolaborasi ini menjadi kunci menghadapi tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi kedua pihak untuk memperkuat koordinasi dan menciptakan solusi bersama bagi permasalahan hukum di Jawa Timur. [bed.gat]
