Tuban, Bhirawa.
Retribusi dari parkir berlangganan bisa dapat mencapai Rp 7,7 Miliar, membuat Budi Utama Pj. Walikota Pangkalpinang tertarik dan melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Tuban untuk mempelajari lebih lanjut sistem tersebut.
Kedatangan Pj. Walikota Pangkalpinang bersama rombongan ini diterima langsung oleh Pjs. Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban, Bambang Irawan, Kepala Bank Jatim Cabang Tuban, Titi Handari Djoar, perwakilan dari Polres, serta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim.
“Kami sangat tertarik dengan keberhasilan Kabupaten Tuban dalam menerapkan sistem parkir berlangganan, dan ingin mempelajari lebih lanjut untuk kemungkinan penerapan di Kota Pangkalpinang,” kata Budi Utama Pj. Walikota Pangkalpinang.
Ia (Pj.Walikota Pangkalpinang.red) juga menambahkan bahwa kebijakan ini dianggap mampu memberikan dampak positif bagi pengelolaan lalu lintas serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pangkalpinang, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tuban.
Berdasarkan data, kebijakan yang dimulai dari pemerintahan era Bupati H.Fathul Huda ini, pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Tuban melonjak signifikan, dari Rp 789 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 7,7 miliar di tahun 2023 setelah penerapan parkir berlangganan.
Sementara itu, Pjs. Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, menyampaikan rasa bangga karena Kabupaten Tuban dipercaya menjadi lokasi studi tiru. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua pemerintah daerah. “Kami siap berbagi pengalaman dan mendukung Pemkot Pangkalpinang dalam upaya menerapkan sistem ini di wilayahnya,” tuturnya.
Pjs. Bupati Tuban yang juga kepala Bakorwil II Bojonegoro ini juga menjelaskan bahwa Kabupaten Tuban tengah bertransformasi menjadi salah satu kota industri, dengan sejumlah proyek strategis nasional yang sedang berkembang.
Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan dan kebutuhan akan pengelolaan parkir yang lebih baik. Dengan sistem parkir berlangganan, arus lalu lintas dapat diatur dengan lebih efektif, sambil meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, Kepala DLHP Kabupaten Tuban, Bambang Irawan, menambahkan bahwa penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban berlaku di seluruh tepi jalan umum. “Kendaraan berpelat Tuban tidak lagi dikenakan biaya parkir di jalan-jalan tersebut. Pengelolaan yang baik, termasuk penugasan juru parkir terlatih dan evaluasi berkala, menjadi kunci suksesnya kebijakan ini,” kata Bambang.
Bambang juga berharap kunjungan studi tiru ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Pemkot Pangkalpinang untuk meningkatkan manajemen parkir dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.[hud.ca]
