Pemkab Sidoarjo, Bhirawa
Kecamatan Gedangan, meraih nilai tertinggi saat dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 lalu, untuk antar kecamatan, dengan nilai 4.524 atau kategori A+ termasuk pelayanan prima.
Sedangkan Disnaker Sidoarjo meraih nilai tertinggi, untuk OPD teknis, Dengan nilai 4.772 atau predikat A + termasuk pelayanan prima.
Sedangkan untuk perangkat daerah penunjang, diraih oleh lingkungan Sekretariat Daerah, dengan nilai 4.294 atau kategori A + atau pelayanan prima.
Penilaian saat itu dilakukan di BKD Sidoarjo, mulai 28 Oktober – 1 November 2024. Tim penilaianya berasal dari berbagai unsur, diantaranya DPRD Sidoarjo, Ombusman Jatim, Biro Organisasi Pemprov Jatim, Sekda Sidoarjo, Asisten dan akademisi.
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono SSTP MAP, Rabu (30/7) kemarin, mengatakan tujuan dilakukan evaluasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mencari solusi, mencari dan membuat inovasi dan tidak lupa pelayanan juga harus ramah disabilitas.
Arif menyampaikan pada tahun 2025 ini PEKPPP juga dilakukan sosialisasi, supaya semua OPD, bisa melakukan persiapan-persiapan sebelum pada akhir tahun 2025 juga akan dilakukan penilaian.
Pihaknya Selasa, 29 juli, di ruang rapat delta graha setda Sidoarjo, mengumpulkan semua OPD, mulai Dinas/Badan, Kecamatan, Puskesmas serta Lurah se Kabupaten Sidoarjo untuk sosialiasi PEKPPP tahun 2025 ini.
“Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan publik di wilayah Sidoarjo,” kata Arif.
Untuk melaksanakan PEKPPP, OPD di Sidoarjo harus mencukupi 6 aspek utama. yaitu: Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan.
Asisten Administrasi umum, dr Atok Irawan, yang juga hadir dalam kesempatan itu sempat berpesan kepada semua undangan agar berupaya meningkatkan pelayanan publik.
“Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” komentar dr Atok, yang juga Plt Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo itu.
Sementara Sekda Feny Apridawati, ikut menambahkan kalau sosialisasi PEKPPP tersebut bukan hanya tentang angka atau peringkat saja.
“Ini momentum untuk belajar, berbenah, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Feny. (kus.dre)