Sidoarjo, Bhirawa
Perwakilan Kementerian Kependudukan/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Prof (HC-UA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL mengungkapkan, secara nasional kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat hampir 10% setiap tahun, sedangkan kekerasan seksual mencapai 26,9% dari total laporan.
Hal ini disampaikan Prof Mia, pada workshop tentang perlindungan perempuan di era digital, dalam rangkaian peringatan Hari Ibu tahun 2025 yang digelar Pemkab Sidoarjo, Jumat (28/11) akhir pekan lalu, di Pendopo Delta Wibawa,
Menurut Prof Mia, di Era Digital ini membuka peluang besar dalam meningkatkan risiko pelecehan pada perempuan. Seperti penyalahgunaan data hingga penyebaran konten intim tanpa izin. Juga disoroti fenomena KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Onlinel) banyak menimpa remaja dan perempuan muda, termasuk ancaman peretasan akun, penyebaran informasi pribadi, hingga pemerasan lewat digital.
Maka Prof Mia mendorong para perempuan di Kabupaten Sidoarjo untuk membangun mindset baru yang lebih kritis, berani melapor, dan mampu memanfaatkan teknologi secara sehat dan aman.
Sementara itu, Dr Dewi Retno Suminar Msi Psi, perempuan memiliki potensi besar sebagai agen inovasi. Posisinya strategis baik untuk agen perubahan dalam keluarga maupun masyarakat. Perempuan bisa memanfaatkan teknologi secara positif agar bisa melindungi dirinya dan orang lain dari tindak kejahatan digital.
Salah satu peserta, Herty usai mengikuti workshop mengatakan, dari yang disampaikan para pakar hukum dan pakar psikologi, bisa lebih paham bagaimana menghadapinya masalah -masalah perundungan pada perempuan.
Sebanyak 140 perempuan dari berbagai organisasi di Kabupaten Sidoarjo hadir sebagai peserta, meliputi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), organisasi perempuan lintas sektor, serta komunitas driver ojol perempuan dari seluruh Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga meluncurkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026 sebagai pedoman strategis pembangunan kependudukan daerah. Dokumen ini memuat arah kebijakan mulai dari penguatan data kependudukan, peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak, hingga strategi pembangunan SDM yang berdaya saing di era digital.
Peringatan Hari Ibu tahun 2025 diharapkan menjadi momentum meningkatkan kesadaran bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek penting dalam membangun masyarakat di era teknologi. [kus.mg3]