Nganjuk, Bhirawa
Kondisi kabupaten Nganjuk kini menghadapi krisis iklim. Ketika berbagai kota di seluruh Dunia, bahkan kabupaten di Indonesia bergerak cepat untuk melakukan aksi tanggap perubahan iklim, Kabupaten Nganjuk justru belum mengambil peran kebijakan yang konkrit terhadap perang melawan perubahan iklim.
Alih fungsi hutan Perhutani dari hutan tegakan menjadi perkebunan tebu. Perubahan tata guna lahan dari sawah menjadi industri, perumahan ikut memperparah kondisi perubahan iklim tersebut. dan memgurangi daya tampung dan daya dukung terhadap kawasan di bawahnya.
Akibatnya hujan dengan intensitas curah hujan durasi lebih dari 1 jam akibatkan banjir di beberapa kecamatan Nganjuk yang ditetapkan sebagai industri seperti pada hari Rabu (19/11/2025) kemarin seperti Gondang, Rejoso, dan Lengkong.
Ketua Pelestari Kawasan Wilis, Tofan Ardi mengatakan amanah dalam kebijakan SDGS ke 13 yakni Kabupaten Tanggap perubahan Iklim masih belum terlihat dalam kebijakan yang diambil oleh pemkab Nganjuk. “jika dalam postur anggaran memang sudah muncul nomenklatur anggaran, namun secara impact dilapangan belum menyentuh substansi permasalahan terkait iklim” ujarnya
Kebijakan dari Pemkab Nganjuk, lanjut Tofan, masih berkutat pada kegiatan aksi seremonial tanpa memiliki perencanaan yang jelas, dan indikator ukur yang mengacu pada target kuantitatif dan kualitatif yang jelas. “Secara spesifik, hasil kajian lembaga kami, masih belum melihat adanya target Penurunan luasan deforestasi tahunan (dalam hektar/Ha), serta peningkatan luasan tutupan hutan (Ha/tahun) di lahan kritis” ungkapnya
Tofan juga mengkritik tidak adanya informasi ditil berupa metrik terukur yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif OPD yang menjadi leading sector terkait Proklim yakni Bappeda dan DLH Nganjuk
Secara khusus Pelestari Kawasan Wilis menilai kebijakan penanganan sampah di Nganjuk masih belum konkrit hingga tingkat tapak, misalnya pembangunan Bank Sampah di tingkat dusun belum dilakukan maksimal, hal ini di buktikan dengan data pengurangan sampah di kabupaten Nganjuk hanya 6 Persen dari total timbulan tahunan, Data ini menunjukkan bahwa total sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang berhasil ditangani melalui 3R selama 2024 hanya 4.253 ton.
Padahal estimasi timbulan sampah Nganjuk mencapai 65.000-73.000 ton per tahun. Artinya, tingkat reduksi hanya berada di angka 6 persen masih jauh dari target nasional minimal 30 persen.
Sampah ekonomis yang dapat dipilah hanya mencapai 1.278 ton, sedangkan sampah organik yang dikelola sekitar 2.974 ton. Sisanya, puluhan ribu metrik ton mengalir tanpa jeda ke TPA.
Angka reduksi yang begitu rendah menjelaskan mengapa TPA di Nganjuk tumbuh menjadi gundukan raksasa. Tanpa pengurangan signifikan di hulu, TPA hanya menjadi penampung darurat yang terus dipaksa bekerja melebihi kapasitas. [dro.gat]
