Aan Anshori. n arif yulianto/bhirawa
Jombang, Bhirawa .
Aktivis Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur, Aan Anshori memandang, Presiden RI, Prabowo Subianto perlu segera membentuk tim percepatan reformasi kepolisian (Polri) dengan melibatkan para aktivis dan akademisi yang berintegritas. Hal tersebut disampaikan Aan Anshori, Jumat (30/01).
Aan Anshori mengatakan, wacana Polri di bawah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sesungguhnya mengkritik atas dua hal. Yakni, kuatnya kepentingan politik kekuasaan menggunakan Polri terutama saat pemilihan presiden (Pilpres) selama 3 periode ke belakang, serta kinerja Polri yang terus menerus jeblok dalam beberapa tahun belakangan.
“Dalam Pilpres, khususnya menjelang periode kedua Presiden Jokowi, netralitas lembaga ini dipertanyakan banyak pihak. Ia dituding dimanfaatkan rezim yang berkuasa saat itu untuk melanggengkan kekuasaannya,” kata Aan Anshori.
Hal lain, kata Aan Anshori, yakni terkait kinerja. Polri terus menerus berada dalam kursi panas, dikritik habis-habisan oleh netizen.
“Kasus Sambo dan Irjen Teddy adalah salah satu contoh yang mencuat. Belakangan, Polri juga disorot seputar es gabus maupun suami korban jambret yang malah ditetapkan sebagai tersangka,” urai dia.
Bagi Aan Anshori, apakah Polri tetap berada di bawah kendali langsung presiden atau ‘dikandangkan’ di Kemendagri bukanlah isu sentral.
“Di bawah kendali siapapun, selama anggota Polri tidak setia 100 persen pada sumpah jabatannya, kepolisian akan keropos dari dalam dan, akhirnya, ambruk,” tandas dia.
Dengan demikian kata Aan Anshori, Polri adalah aparat sipil, bukan instrumen militer maupun kuasi-militer, sebagaimana mandat reformasi.
“Ini memberikan landasan kuat pada kita bahwa tugas pokok Polri adalah melayani dan melindungi rakyat, bukan malah sebaliknya; menjadi pemangsa rakyat,” tandasnya lagi.
Lebih lanjut Aan Anshori masih percaya jika masih cukup banyak anggota Polri bekerja secara sungguh-sungguh, dan mengemban sumpah jabatannya.
“Hanya saja, ada persoalan serius di internal polisi yang mendesak dilakukan secara sungguh-sungguh, demi menyelamatkan citra dan marwah kepolisian,” ulasnya.
Menurutnya, Polri di bawah presiden masih merupakan format ideal agar institusi ini bisa terus menjadi lebih baik dalam mengemban amanat reformasi, dengan satu catatan serius, presiden mampu menahan diri untuk tidak mempolitisasi Polri maupun memiliterisasikannya.
“Untuk itu, presiden perlu segera membentuk tim percepatan reformasi kepolisian yang juga melibatkan kalangan aktifis dan akademisi berintegritas,” ujar dia.
“Bahkan jika dirasa mendesak, presiden tidak perlu malu ‘mengimpor’ perwira-perwira kepolisian berintegritas dari lima negara berkinerja terbaik level internasional, Denmark, Finlandia, Norwegia, Singapura dan Belanda,” ungkap dia.
Mereka imbuh Aan Anshori, bisa ditempatkan di jajaran-jajaran strategis di Mabes Polri yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, hingga kurun waktu tertentu, sampai terciptanya sistem dan budaya ideal kepolisian bertaraf internasional.
“Mari kita dukung Polri berada tepat di bawah sumpah jabatannya,” pungkas Aan Anshori.(rif.hel)