DPRD Jatim, Bhirawa
Menyongsong arus mudik Lebaran 2026, Komisi D DPRD Jawa Timur meminta agar jalan provinsi dan jalan nasional segera terbebas dari lubang dan kerusakan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, melontarkan peringatan keras kepada jajaran teknis di lapangan khususnya Dinas PU Bina Marga Jawa Timur yang menangani infrastruktur jalan dan jembatan.
Secara khusus Ia meminta UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas PU Bina Marga bergerak lebih masif memastikan kondisi jalan dan jembatan provinsi benar-benar layak dilalui pemudik.
“Saya minta PU PJJ Bina Marga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap ruas jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov. Jangan menunggu viral baru bergerak,” tegas Khusnul saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (24/2).
Ia menekankan pentingnya langkah preventif seperti patching dan penutupan lubang sejak dini. Targetnya jelas: H-7 hingga H+7 Lebaran, ruas jalan provinsi harus bebas lubang.
Menurutnya, di awal tahun ini memang tidak banyak pekerjaan berkala skala besar di Jawa Timur. Namun, pekerjaan rutin pada badan jalan justru harus diprioritaskan agar kerusakan kecil tidak berkembang menjadi ancaman keselamatan.
Tak hanya jalan provinsi, Khusnul juga menyoroti kondisi jalan nasional di sejumlah titik yang dinilai memprihatinkan. Beberapa ruas dilaporkan berlubang dan bergelombang, termasuk salah satunya di jalur protokol Kota Kediri dengan lalu lintas padat serta akses menuju sekolah.
Ia menyinggung ruas seperti Jalan Hasanudin, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Teuku Umar yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Kami mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) melakukan tindakan yang sama. Ini bukan sekadar soal kenyamanan berkendara, tapi menyangkut keselamatan nyawa,” ujar politisi NasDem ini.
Wilayah Kediri Jadi Perhatian
Di wilayah kerja UPT PJJ Bina Marga Kediri-meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung, tingkat kemantapan jalan provinsi tercatat mencapai 80 persen pada akhir 2025.
Meski demikian, Khusnul menegaskan angka kemantapan tidak boleh membuat lengah. Evaluasi lapangan tetap harus dilakukan secara detail, terutama menjelang lonjakan kendaraan saat mudik.
Di tengah menurunnya kemampuan fiskal Jawa Timur, Komisi D DPRD Jatim mendorong setiap pekerjaan infrastruktur dilakukan dengan perencanaan matang dan penentuan skala prioritas yang terukur.
“Dengan anggaran terbatas, setiap rupiah harus berdampak langsung. Outcome-nya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Komisi D memastikan akan melakukan pengawasan ketat selama masa persiapan mudik. Bagi DPRD, kelancaran dan keselamatan arus Lebaran bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan ujian nyata kesigapan pemerintah dalam melindungi warganya di jalan raya. [geh.gat]
