DPRD Kota Madiun, Bhirawa
DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Wali Kota Madiun Atas Pemandangan Umum (PA) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawabam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, H. Armaya di gedung DPRD setempat, Jumat (23/5/2025) sore.
Wakil Wali Kota Madiun, F.Bagus Panuntun menyampaikan Jawaban Wali Kota Madiun Atas Pemandangan Umum (PA) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang Pertanggungjawabam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 terdapat perbedaan SiLPA LKPJ dengan LKPD.
Yakni perbedaan sesuai LKPJ Rp 1.171.506.049.718,60. Sedang pendapatan sesuai LKPD Rp 1.171.513.055.718,60. Selisih sekitar Rp7,06 juta merupakan dsaldo kas bendahara penerimaan koreksi BPK.
Demikian halnya dengan belanja sesuai LKPJ Rp1.172.206.504.141,49.Selisih Rp58.716.586,63 adalah merupakan sisa kas BOS SD swasta dan SMP swasta berdasarkan korreksi BPK yang tidak boleh mengakui sisa saldo kas sekolah swasta karena dianggarkan di belanja hibah sesuai prinsip anggaran.
Dehingga mengakibatkan selisih antara data LKPJ dan LKPD sebesar Rp51.710.586,63. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya kepada awak media usai rapat paripuna menyatakan, salah satu jawaban Wali Kota Madiun adalah perbedaan data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), piutang pajak, retribusi, dan piutang lainlain yang dinilai bermasalah.
Armaya dengan panggilan akrap Yayak itu menilai seluruh peryanyaan fraksi telah dijawab dengan proposional. “Insya’ Allah 100 persen pertanyaan frkasi-fraksi terjawab semua,”ungkap Yayak.
Yang jelas lanjut Yayak, rapat paripurna Jawaban Wali Kota Madiun memperjelas poin-poin LPJ yang sebelumnya dipertanyakan. Masalahnya, fraksi tidak asal mengajukan pertanyaan.
“Karena semuanya melalui pendalaman, baik dari segi pengkajian, tenaga ahli maupun peninjauan lapangan,” tegas politisi Perindo mengkhiri perbincangan dengan awak media. [dar.dre]