Pemprov, Bhirawa
Provinsi Jawa Timur terus memantapkan langkah dalam membangun Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), terbukti baik jajaran pemerintah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur), dunia usaha, dunia industri, hingga Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim menyatukan komitmen mewujudkan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.
Untuk lebih memantapkan langkah ke depannya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menggelar Workshop Penyusunan Dokumen Proses dan Prosedur Pembentukan TKDV serta Penyusunan Strategi Daerah di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (16/9).
Saat memberikan sambutan Direktur Ketenagakerjaan, Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu dari tiga provinsi yang siap dalam pelaksanaan TKDV. Menurutnya, daerah ini sudah lebih maju dengan terbentuknya banyak TKDV.
“Dari kegiatan workshop ini kita bisa melihat detail TKDV Jatim, baik sisi positif maupun tantangan yang dihadapi. Harapannya, praktik baik ini bisa ditiru dan diterapkan di provinsi lain,” ujar Nur Hygiawati Rahayu.
Dari Kemendagri RI menyebut revitalisasi pendidikan vokasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Untuk itu, TKDV sangat krusial sebagai simbol koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga vokasi di tingkat daerah.
Landasan kebijakan penguatan vokasi ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dan Permenko No. 5 Tahun 2023.
“Provinsi Jatim telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung revitalisasi pendidikan vokasi melalui pembentukan TKDV. Perlu didokumentasikan bagaimana tata kelola disusun, kesiapan stakeholder, serta integrasi program ke dalam APBD,” ungkap salah satu narasumber.
Saat menyampaikan paparan, Plt. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Jatim, Aleixo Da Silva menyampaikan bahwa pembentukan TKDV menjadi tindak lanjut dari amanat Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
“Target utama yang ingin dicapai adalah menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan siap kerja,” ujarnya
Dari sisi capaian, Jawa Timur telah menyiapkan berbagai program unggulan, termasuk bimbingan teknis akreditasi LPK, kolaborasi dengan dunia usaha dan industri (Dudika), hingga revitalisasi 16 UPT BLK. Saat ini tercatat terdapat 1.642 LPK dan 1.863 SMK di Jawa Timur, dengan 332 program pelatihan LPK yang telah terakreditasi sejak 2020.
Sementara itu, dari Kemenko PMK, disampaikan bahwa hingga September 2025 telah terbentuk TKDV di 12 provinsi, termasuk Jawa Timur, serta 18 kabupaten/kota di Jatim. Namun, masih ada 18 kabupaten/kota lainnya yang dalam proses pembentukan.
Dalam penyampaian paparan, Pokja 1 Pendidikan menegaskan peran penting sinkronisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tantangan yang dihadapi antara lain kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, stigma negatif terhadap lulusan SMK, hingga rendahnya kepemilikan sertifikasi kompetensi.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Jatim telah menyiapkan solusi berupa upskilling dan reskilling guru, intensifikasi tracer study, serta penyelarasan standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi.
Dari sisi dunia usaha, Kadin Jawa Timur menekankan pentingnya kolaborasi dalam sertifikasi kompetensi serta pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK).
“Kami berkomitmen memperkuat peran Kadin dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis permintaan, agar lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan SDM Kadin Jatim, Nurul Indah Susanti.
Workshop ini diharapkan menjadi langkah nyata Jawa Timur dalam mempercepat implementasi Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dengan sinergi pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia industri, Provinsi Jatim menargetkan tercapainya ekosistem tenaga kerja yang kompetitif, adaptif, dan mampu bersaing di level nasional maupun global pada tahun 2030. [rac.gat]