Surabaya, Bhirawa
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf yang biasa dipanggil Gus Ipul memantau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) tahun 2025 yang ditargetkan menjangkau lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Pemantau secara langsung dilakukan Gus Ipul bersama Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris di Kantor Pos Pusat Kebonrojo, Surabaya, Senin (29/12).
Gus Ipul mengungkapkan adapun BLTS yang dialokasikan sekitar 35 juta KPM dan sebanyak 18 juta disalurkan melalui PT Pos selanjutnya 17 juta melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
“Pemerintah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah sebelum bantuan tersebut disalurkan ke penerima manfaat. Adapun penerima manfaat adalah keluarga pada desil 1 sampai desil 4. Artinya kelompok masyarakat 40 persen terbawah secara ekonomi,” terangnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa dari total lebih 35 juta KPM yang diverifikasi, sudah lebih dari 33 juta telah memenuhi syarat menerima bantuan. Maka dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis penyaluran BLTS dapat mencapai lebih dari 95 persen dari total alokasi yang disiapkan.
Selain BLTS, pada tahun 2025 pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial reguler seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total anggaran lebih dari Rp74 triliun.
“Anggaran tersebut kemudian ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga total bansos tahun 2025 mencapai lebih dari Rp110 triliun. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meringankan beban keluarga yang membutuhkan,” jelasnya.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkelanjutan. Jadi, bagi masyarakat dapat ikut berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping sosial, hingga dinas sosial setempat.
“Di aplikasi Cek Bansos ada menu usul dan sanggah. Masyarakat bisa melaporkan jika ada penerima yang tidak sesuai kriteria. Data itu akan kami verifikasi bersama BPS,” tuturnya.
Kementerian Sosial juga membuka layanan pengaduan melalui call center 021-171 yang aktif 24 jam, mauoun melalaui layanan berbasis WhatsApp untuk mempermudah masyarakat menyampaikan usulan maupun sanggahan.
“Kalau ini kita lakukan secara konsisten, data kita akan semakin akurat, penyaluran makin efektif, dan manfaat bantuan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menyampaikan Terima kasih kepada Kementerian Sosial memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS.
“Ini adalah amanah yang diberikan kepada PT Pos Indonesia dan untuk penyalurannya lebih kurang 18 juta penerima. Kami sudah mendapatkan alokasi sekitar 14 juta penerima dan khusus untuk Jawa Timur ada alokasi sebanyak 593 ribu, sudah kami salurkan di 544 ribu jadi ada 92%,” paparnya.
Khusus untuk Kota Surabaya, dari alokasi yang pertama sampai ke 3 ada 70 ribu. “Ada tambahan dari 3,2 juta dan data yang terbaru kami terima ada tambahan sekitar 19 ribu untuk Kota Surabaya dan mulai hari ini akan kami bayarkan,” ujarnya.
Berhubung alokasi waktu hanya lebih kurang 3 hari lagi sampai akhir tahun ini, PT Pos Indonesia telah mengalokasikan sumber daya yang cukup. “Jadi kita menambah jumlah personel dan juga menambah waktu buka kantor,” pungkasnya.
PT Pos Indonesia juga mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan yang mungkin sudah menerima surat pemberitahuan melalui RT/RW bisa melihat dan berkoordinasi untuk alokasi waktunya.
Sehingga tidak perlu datang berkerumun ke kantor karena sudah diatur waktunya sedemikian rupa agar bisa datang dengan mudah ke kantor Pos.
“Untuk orang-orang tua yang sudah lanjut maupun sakit bisa menginformasikan kepada pendamping ataupun pada Pak RT/RW untuk bisa kami antar jadi tidak perlu susah-susah datang ke kantor pos,” tandas Haris. [riq.gat]