Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah sejatinya memiliki niat mulia untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, laporan mengenai potensi korupsi sistemik dalam pelaksanaannya membuat kita harus waspada. Anggaran besar yang digelontorkan rawan menjadi bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab, alih-alih benar-benar sampai ke meja makan siswa.
Laporan mengenai adanya pemotongan dana, di mana anggaran yang seharusnya diterima utuh ternyata dikurangi, serta ditemukannya makanan tidak layak, adalah tamparan keras bagi program ini. Indikasi laporan fiktif dan risiko korupsi pada pengadaan barang/jasa, sebagaimana disorot oleh lembaga pengawas seperti ICW dan TII, membuktikan bahwa transparansi masih sangat minim.
Program MBG tidak boleh hanya menjadi proyek pencitraan politik. Jika dapur umum diisi oleh vendor yang lebih mementingkan keuntungan daripada kualitas gizi, dan aparat militer/oknum tertentu mengendalikan distribusi dengan pola top-down yang tertutup, maka tujuan utamanya akan gagal.
Kami meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat penegak hukum (KPK) untuk melakukan audit investigatif secara berkala dan menyeluruh. Tindak tegas vendor yang nakal dan berikan sanksi berat bagi pelaku pemotongan anggaran. Jangan sampai nutrisi yang dibutuhkan anak-anak kita, justru hilang dimakan korupsi.
Ahmad Taufik
Warga Peduli Gizi Anak
Bermukim di Kertosono, Jawa Timur
