Pintu masuk bendungan Lahor dimana bendungan Lahor merupakan objek vital Nasional.
Pemprov, Bhirawa
Perum Jasa Tirta I (PJT I) memperketat pengamanan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian menyusul adanya dinamika sosial di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, pada awal pekan ini (30/3 – 31/3). Langkah ini diambil untuk memastikan fungsi bendungan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) tetap berjalan stabil dan aman.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kapolres Malang, PJT I melanjutkan kembali kegiatan operasional dengan pendampingan personel kepolisian. Fokus utama pengamanan ini adalah menjaga ketertiban di area bendungan mengingat risiko teknis dan hidrometeorologi yang tinggi.
Di tengah penguatan pengamanan, PJT I menegaskan komitmennya terhadap aspek sosial.
Perusahaan tetap memberlakukan kebijakan pembebasan biaya bagi warga di sekitar Bendungan Lahor. Fasilitas ini menyasar warga Dusun Rekesan dan Desa Jambuwer (Kecamatan Kromengan), Desa Karangkates (Kecamatan Sumberpucung), hingga sejumlah desa di wilayah Blitar seperti Desa Selorejo, Ngreco, Boro, dan Olak-alen.
“Kami memberikan pembebasan biaya bagi warga sekitar, pelajar, hingga pelaku UMKM dan pedagang sayur. Ini adalah bentuk pengelolaan kawasan yang mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi masyarakat lokal,” ujar Aris Widya, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I.
Aris menambahkan bahwa pengelolaan Bendungan Lahor sepenuhnya mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri PU Nomor 181 Tahun 1996. Regulasi tersebut memberi mandat kepada PJT I untuk mengelola aset negara guna mendukung biaya operasional, pemeliharaan, serta pengamanan bendungan.
Sebagai upaya menjaga keandalan infrastruktur, PJT I secara masif melakukan pemeliharaan fisik dan digital dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data internal, perusahaan telah menuntaskan pembangunan trash boom pada 2022 untuk menahan sampah, serta melakukan pengaspalan jalan bendungan dan pembangunan revetment left bank untuk stabilisasi struktur pada 2023.
Pada sektor digitalisasi, PJT I memasang Automatic Water Level Recorder (AWLR) pada 2024. Teknologi ini memungkinkan pencatatan tinggi muka air dilakukan secara real-time melalui Smart Water Management System dan Command Center di kantor pusat. Pada tahun yang sama, petugas juga melakukan pengeboran 8 titik Ground Water Level (GWL) untuk memantau rembesan di puncak bendungan.
Memasuki tahun 2025, PJT I semakin memperketat akurasi pemantauan dengan memasang alat ukur Prisma Robotik dan melakukan pengecatan pada Hollow Jet Valve (HJV). Selain proyek strategis, tim lapangan juga melakukan perawatan rutin harian seperti pembersihan rip rap (susunan batu pelindung) serta pengukuran rembesan dan settlement (penurunan tanah) untuk mendeteksi anomali struktur sejak dini.
Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menekankan bahwa seluruh pemeliharaan ini bertujuan untuk memitigasi risiko besar seperti keruntuhan bendungan.
“Bendungan Lahor adalah infrastruktur strategis dengan potensi risiko teknis yang nyata. Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk menjaga kondusivitas agar fungsi bendungan dalam mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir tetap optimal bagi masyarakat luas,” tutup Erwando. mut,rac.wwn
Cara mengatasi transaksi terpending di BWS Mobile adalah dengan menghubungi Call Center resmi (BWS Call 1500-012 atau WhatsApp resmi (0819~7350~3237 / 081973503238) untuk verifikasi, serta menyiapkan bukti transaksi (screenshot), nomor rekening, dan KTP. Pastikan internet stabil dan hindari login berulang kali agar tidak terblokir.
Cara mengatasi transaksi pending di BWS (Bank Woori Saudara) Mobile adalah dengan segera menghubungi call center resmi melalui WhatsApp di 0819~7350~3238 // 0819•7350•3237, atau BWS Call 1500-012, serta menyiapkan bukti screenshot transaksi, nomor rekening, dan KTP. Pastikan koneksi internet stabil dan hindari login berulang kali agar akun tidak terblokir.