“Jadi tren kasus kesehatan jiwa ini terus meningkat pada anak.. Kemudian kalau kita simak dari faktor risikonya, ini adalah multi-sektor tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja”
Jakarta, Bhirawa
Pemerintah mengambil langkah serius untuk menangani isu kesehatan mental anak, yang ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan menteri dan kepala lembaga di Jakarta, Kamis.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat di kantor Kemenko PMK Jakarta, Kamis, menjelaskan adanya urgensi luar biasa mengatasi isu kesehatan jiwa anak-anak Indonesia, menyoroti sejumlah kasus bunuh diri yang dilakukan anak dalam beberapa waktu terakhir serta kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua.
“Jadi tren kasus kesehatan jiwa ini terus meningkat pada anak. Anak bunuh diri mengalami peningkatan, nanti detailnya akan disampaikan. Kemudian kalau kita simak dari faktor risikonya, ini adalah multi-sektor tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja. Jadi, makanya Ibu Menteri PPPA, Pak Menteri Kesehatan, mengajak berbagai pihak untuk menangani mengenai kesehatan jiwa anak ini,” tutur Menko Pratikno.
Untuk itu selain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji, serta perwakilan Kapolri yang ikuti melakukan penandatanganan.
Menko Pratikno menyoroti peran masing-masing sektor yang dipimpin oleh sembilan kementerian dan lembaga itu untuk mengatasi isu kesehatan jiwa anak-anak, mulai dari masalah keluarga yang kerap menjadi latar belakang isu kesehatan jiwa anak, selain juga kekerasan sekolah dan madrasah, sampai paparan terhadap konten tertentu di media sosial.
Untuk itu, kata dia, perlu kerja sama para pemangku kepentingan di sektor masing-masing, terutama untuk melakukan edukasi dan sosialisasi sampai melakukan deteksi dini dan pencegahan memastikan tidak terjadi dampak lanjutan.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan kita itu komprehensif dan diimplementasikan. Baik itu promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Tapi kita juga harus memastikan kebijakan itu diimplementasikan secara terintegrasi,” kata Menko PMK Pratikno. [ant.kt]
