Surabaya, Bhirawa
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) menjadi garda terdepan Dinas PU SDA Jawa Timur dalam memantau dan mengelola sungai-sungai di provinsi ini. Kini, posisi Ketua Harian TKPSDA WS Provinsi Jatim dijabat Baju Trihaksoro, Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jatim.
Menurut data Kementerian PUPR (2025), Jawa Timur memiliki enam TKPSDA WS utama yakni WS Brantas, WS Bengawan Solo, WS Welang Rejoso, WS Bondoyudo Bedadung, WS Pekalen Sampean, dan WS Madura Bawean. Wilayah ini mencakup 38.000 km² dengan 1.200 sungai utama, di mana WS Brantas saja mengairi 50% sawah produktif di Jatim (BPS Jatim, 2025).
Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PU SDA Provinsi Jatim, Ari Pudji Astono menjelaskan, strategi penguatan kelembagaan TKPSDA WS di 2026. Menurutnya, penguatan Kelembagaan TKPSDA WS Provinsi Jatim dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain. Melakukan studi Tiru dan kunjungan kerja ke sekretariat TKPSDA WS Brantas di Surabaya dan Sekretariat TKPSDA WS Bengawan Solo di Surakarta, tegas Ari saat dikonfirmasi Bhirawa, Jumat (13/3).
Selain itu, TKPSDA WS Provinsi Jatim akan menyampaikan informasi terbaru dari Sidang Pleno TKPSDA WS Brantas dan Bengawan Solo ke sekretariat provinsi, yaitu TKPSDA WS Welang Rejoso, Bondoyudo Bedadung, Pekalen Sampean, dan Madura Bawean. Mereka juga akan aktif mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahunan TKPSDA yang diselenggarakan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PUPR.
”Terdapat Program Penguatan Kelembagaan melalui sinergi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo. TKPSDA berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi teknis terkait pengelolaan sumber daya air,” paparnya menambahkan.
Sementara itu, Dewan Sumber Daya Air Provinsi (DSDAP) fokus pada kebijakan. DSDAP melibatkan pemerintah dan non-pemerintah sebagai wadah menampung masukan, termasuk dari TKPSDA, untuk dirumuskan menjadi rekomendasi regulasi. Rapat bulanan DSDAP menjaring aspirasi pemangku kepentingan, menghasilkan produk hukum seperti Surat Edaran Gubernur atau Keputusan Gubernur terkait SDA.
Penguatan kelembagaan juga melalui sinergi TKPSDA pada Monev Rencana Alokasi Air Tahunan dan Penanganan Banjir. Sebagai contoh, pada 2025, ada pembahasan hasil Monev Penanganan Banjir Kali Gedangan di Kabupaten Trenggalek. Data BMKG (2025) mencatat banjir di Jatim meningkat 15% akibat curah hujan ekstrem, menekankan urgensi koordinasi ini.
Ari menegaskan, sosialisasi Indeks Ketahanan Air untuk mengukur konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan dunia usaha, plus bimbingan teknis TKPSDA.
Menurut laporan Kementerian PUPR (2025), indeks ketahanan air Jatim berada di 65,5 (skala 0-100), dengan target naik ke 75 pada 2026 melalui program seperti ini. [aya.fen]
