Oleh:
Ali Mursyid Azisi
Founder The Indonesian Foresight Research Institute (IFRI), Pemerhati Sosial-Politik
Pernahkah kita bangun di pagi hari, menyeduh kopi, lalu dikejutkan oleh berita bahwa aturan hidup berubah drastis saat sedang terlelap? Jika iya, selamat datang di realitas kontemporer kita. Belakangan, sebuah video viral menampilkan seorang bapak-bapak dengan nada getir namun logis mengkritik pemerintah. Ia menyebut Indonesia sebagai “Negara Tiba-Tiba”. Sebuah narasi yang terdengar seperti humor gelap, namun jika dibedah dengan pisau bedah sosiologi politik, ini adalah potret nyata dari sebuah disfungsi teknokrasi.
Fenomena “tiba-tiba” ini bukan sekadar kejutan administratif, melainkan manifestasi dari apa yang oleh para akademisi disebut sebagai policy shock tanpa mitigasi. Rakyat, yang secara konstitusional adalah pemegang kedaulatan, justru seringkali menjadi penonton di barisan paling belakang yang baru sadar ada kebakaran ketika atap rumahnya sudah runtuh.
Paradoks Ketiba-tibaan
Mari kita bedah daftar “ketiba-tibaan” yang meresahkan itu. Dari sisi fiskal, utang Indonesia yang menyentuh angka Rp9.300 triliun lebih bukan sekadar angka di atas kertas APBN. Dalam perspektif ekonomi politik, demikianadalah portrait beban antargenerasi. Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku monumental mereka Why Nations Fail (2012), negara-negara dengan institusi politik yang ekstraktif cenderung mengambil keputusan ekonomi yang hanya menguntungkan elit jangka pendek namun membebankan risiko pada rakyat banyak. Ketiba-tibaan angka utang ini menunjukkan minimnya transparansi dalam kalkulasi biaya pembangunan yang agresif.
Ketiba-tibaanlainnya yang kontradiktifyaitutiba-tiba Indonesia harusbayar 17 triliyun rupiah ke Donald Trump untukmasuk Board of Peace (BoP). AtaskebijakanluarnegeriPrabowogabungBoPtersebut, tiba-tiba Indonesia (secaratidaklangsung) dipandang Pro-Israel. Di tengahketimpanganekonomi, tiba-tiba orang kerjasatubulansudahdiangkatjadi P3K. Ekonomi yang takstabil pun begini, Presidentiba-tibamembuatkebijakanrumahatapwarganyaharusdigantigentengsemua (gentengisasi). Bahkan, di balikmegahnyaProyekStrategis Nasional (PSN), tiba-tibalapangandansekolah di DesadisulapmenjadiKoperasiDesaMerahPutih (KDPM) yang dibackingolehtanganbesi TNI.
Belum lagi masalah sosial yang menyentuh urusan perut dan nyawa. Tiba-tiba ribuan pelajar keracunan (MBG), tiba-tiba 11.000.000 pengguna BPJS dinonaktifkan secara sepihak, hingga fenomena unik di mana aparat Polri “tiba-tiba” juga turun ke dapur untuk memasak. Secara sosiologis, ketiba-tibaaninimerupakan bentuk “Hybrid Governance” yang membingungkan. Ketika fungsi pertahanan dan keamanan (hankam) bergeser menjadi fungsi logistik domestik, ada tumpang tindih peran yang menandakan kegagalan fungsi institusi sipil yang seharusnya menangani masalah pangan dan gizi.
Yang paling ironis adalah kontradiksi data. Di satu sisi, tiba-tibahutan kita gundul (deforestasi yang seringkali dibalut narasi food estate atau proyek strategis nasional), namun di sisi lain, tiba-tiba muncul rilis bahwa angka kemiskinan menurun drastis dan rakyat Indonesia adalah yang paling bahagia di dunia. Ini mengingatkan kita pada konsep “Hyperreality” dari Jean Baudrillard. Pemerintah menciptakan citra (data statistik) yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Rakyat yang sedang berjuang membeli beras dipaksa percaya bahwa mereka sedang bahagia berdasarkan survei yang metodologinya mungkin tidak pernah mereka pahami.
Mengapa Semuanya Serba Mendadak?
Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori “Agonistic Pluralism” yang digagas oleh Chantal Mouffe dalam The Democratic Paradox (2000). Mouffe berargumen bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang debat yang luas. Namun, di Indonesia, kita melihat kecenderungan pengambilan keputusan yang bersifat top-down, tertutup, dan “tiba-tiba”.
Akibat minimnya keterlibatan publik (meaningful participation), kebijakan yang dihasilkan seringkali memiliki efek samping yang destruktif. Pertama, berdampak pada erosi kepercayaan (distrust): Kebijakan yang tiba-tiba seperti kewajiban mengganti genteng warga atau konversi lahan sekolah menjadi koperasi tanpa sosialisasi menciptakan kecurigaan bahwa ada kepentingan vendor di balik regulasi.
Kedua, ketiba-tibaanmengakibatkanketidakpastian hukum: Wacana pengangkatan P3K dalam waktu singkat atau perubahan mendadak status Board of Peace (dengan biaya fantastis ke pihak asing) menunjukkan bahwa hukum kita sangat cair dan bisa berubah tergantung arah angin politik.Ketiga, dampak jangka panjang yang terabaikan: Kebijakan “tiba-tiba” biasanya mengabaikan sustainability assessment. Hutan yang gundul hari ini tidak bisa digantikan dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Polemikketiba-tibaaninijikadibacamelaluigagasan B. Guy Peterstentang”The Politics of Policy Blunders”begitumenarik. Peters menjelaskan bahwa kebijakan yang gagal (blunder) sering kali berakar dari isolasi pembuat kebijakan dari realitas lapangan. Indonesia nampaknya sedang terjebak dalam lingkaran blunder ini, di mana kebijakan diambil dalam ruang hampa udara, jauh dari keringat rakyat di pasar-pasar tradisional, ladang, danpesisir.
Mau Dibawa ke Mana Indonesia?
Jika pola “Negara Tiba-Tiba” ini terus berlanjut, kita sedang menuju apa yang disebut oleh Thomas Piketty dalam Capital and Ideology (2020) sebagai masyarakat yang terfragmentasi oleh ketimpangan akses informasi.Kita tidak bisa selamanya menjadi negara yang mengandalkan kejutan. Pembangunan sebuah bangsa bukanlah pertunjukan sulap. Apakah kita akan menjadi negara tiba-tiba selamanya? Jawabannya tergantung pada sejauh mana kita berani menuntut akuntabilitas. Data terbaru dari World Justice Project (2023) menunjukkan bahwa indeks keterbukaan pemerintah Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam aspek civic participation.
Efek ketiba-tibaan ini sangat berbahaya bagi stabilitas psikis bangsa. Rakyat dipaksa hidup dalam kondisi waspada permanen (permanent state of emergency). Hari ini pro-Israel-Amerika, besok mungkin pro-yang lain, tanpa ada narasi geopolitik yang konsisten dan dipahami publik. Ketidakajegan ini merusak karakter bangsa yang seharusnya memiliki prinsip kuat.
Sebagai solusi, kita perlu melakukan dekonstruksi terhadap cara pemerintah berkomunikasi dan merumuskan kebijakan.Pertama, Digital Deliberative Democracy. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi bukan untuk memantau rakyat, tetapi untuk menyerap aspirasi sebelum kebijakan diketok palu.Kedua, Independent Data Oversight. Kita butuh lembaga sensor data independen agar klaim “rakyat paling bahagia” atau “kemiskinan turun” bisa divalidasi dengan realitas konsumsi rumah tangga yang sebenarnya.Ketiga, Mengembalikan Fungsi Institusi. Biarkan TNI/Polri kembali ke barak dan fungsi profesionalnya, dan biarkan urusan kesejahteraan dikelola oleh tangan-tangan sipil yang kompeten melalui sistem jaring pengaman sosial yang transparan.
Indonesia tidak boleh terus-menerus dikelola dengan mentalitas “pemadam kebakaran”-baru bergerak ketika api sudah membesar dan bergerak secara serampangan. Kita butuh perencanaan yang matang, bukan kebijakan yang datang tiba-tiba seperti jelangkung: datang tak diundang, pulang meninggalkan utang.
Sebagai penutup, mari kita renungkan: sebuah negara yang besar dibangun di atas pondasi kepercayaan dan transparansi, bukan di atas tumpukan kejutan yang membuat rakyatnya tersedak setiap kali membaca berita. Sudahlah, cukup kejutan itu ada di pesta ulang tahun, jangan di dalam kebijakan negara.
————- *** ————–
