“ Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya membangun kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan kognitif dan institusional. Literasi informasi, keamanan siber, kemandirian teknologi, serta kohesi sosial menjadi elemen penting dalam menghadapi operasi intelijen modern “
Oleh Safriady *)
Jakarta, Bhirawa
Indonesia hari ini tidak berada dalam situasi perang terbuka, tetapi bukan berarti berada dalam kondisi aman sepenuhnya. Ancaman telah berubah bentuk lebih halus, lebih kompleks, dan sering kali tidak terlihat.
Dalam perspektif modern, kebijakan intelijen yang terjadi bukan lagi sekadar pengumpulan informasi, melainkan upaya sistematis untuk membentuk lingkungan strategis sebuah negara. Mark M. Lowenthal menegaskan bahwa intelijen kini berfungsi sebagai alat untuk memengaruhi, bukan hanya mengetahui.
Dalam konteks itu, Indonesia menghadapi apa yang dalam literatur keamanan disebut sebagai grey zone operations, aktivitas di bawah ambang konflik terbuka, tetapi memiliki dampak nyata terhadap stabilitas nasional. Operasi ini tidak tunggal, melainkan bekerja secara simultan di berbagai domain mulai dari digital, siber, ekonomi, sosial, hingga geopolitik.
Tulisan ini mencoba mendeskripsikan bahwa ancaman telah mengalami transformasi mendasar, tidak lagi tampil dalam bentuk konvensional yang kasatmata, melainkan hadir secara lebih halus, kompleks, dan sering kali beroperasi di bawah ambang persepsi publik.
Dalam perspektif intelijen modern, ancaman semacam ini dikategorikan sebagai low visibility threats atau ancaman berdimensi laten, yang bekerja melalui manipulasi informasi, penetrasi sistem, serta pembentukan persepsi tanpa perlu konfrontasi terbuka.
Di ruang digital, gejalanya paling mudah diamati. Polarisasi dalam Pemilu 2019 dan berlanjut dalam dinamika politik 2024 menunjukkan bagaimana ruang publik dipenuhi narasi yang saling berhadapan secara tajam.
Sejumlah kajian lembaga seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) dan laporan pemantauan media sosial menunjukkan adanya peningkatan signifikan disinformasi, terutama yang berkaitan dengan isu identitas, agama, dan delegitimasi politik.
Pola ini tidak selalu dapat langsung dikaitkan dengan aktor tertentu, namun dalam perspektif intelijen, fenomena tersebut konsisten dengan karakter operasi pengaruh (influence operations), yaitu memperkuat fragmentasi untuk melemahkan kohesi sosial.
Pengamat keamanan seperti P.W. Singer menyebut kondisi ini sebagai cognitive warfare, dimana perang yang menjadikan pikiran manusia sebagai medan utama.
Dalam konteks Indonesia, ini terlihat dari bagaimana narasi yang sama dapat diulang, diperkuat oleh jaringan buzzer atau akun anonim, hingga akhirnya dianggap sebagai kebenaran oleh sebagian publik. Hal yang berbahaya bukan hanya isi informasinya, tetapi efek jangka panjangnya terhadap kepercayaan dan stabilitas sosial.
Dalam domain siber, bukti yang lebih konkret dapat ditemukan. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada 2021 yang melibatkan lebih dari 200 juta data penduduk, serta sejumlah insiden serangan terhadap lembaga pemerintah yang dilaporkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menunjukkan adanya kerentanan serius dalam sistem digital nasional. Laporan BSSN sendiri secara berkala mengidentifikasi jutaan hingga miliaran anomali trafik siber setiap tahunnya, yang sebagian memiliki karakteristik serangan terstruktur.
Dmitri Alperovitch, mengungkapkan bahwa operasi siber modern terutama yang dilakukan aktor negara atau state sponsored actors bersifat jangka panjang dan tersembunyi, dikenal sebagai Advanced Persistent Threat (APT). Tujuannya bukan sekadar merusak sistem, tetapi mengakses, mengumpulkan, dan memanfaatkan data strategis. Dalam konteks Indonesia, data kependudukan, kesehatan, hingga data ekonomi dapat menjadi instrumen untuk memahami bahkan memengaruhi dinamika internal negara.
Operasi intelijen juga bergerak melalui jalur ekonomi. Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global terutama melalui komoditas strategis seperti nikel, menjadi titik tarik kepentingan berbagai kekuatan besar. Dalam kajian Henry Farrell dan Abraham Newman, kondisi ini disebut sebagai weaponized interdependence, di mana ketergantungan ekonomi dapat digunakan sebagai alat pengaruh.
Hilirisasi nikel Indonesia, misalnya, tidak hanya berdampak pada ekonomi nasional, tetapi juga memicu dinamika global antara berbagai negara yang berkepentingan terhadap baterai kendaraan listrik dan industri energi masa depan. Dalam konteks ini, investasi, transfer teknologi, dan akses pasar, tidak sepenuhnya netral melainkan bagian dari kontestasi strategis yang lebih luas.
Di dalam negeri, kompleksitas sosial Indonesia juga menjadi faktor penting. Keragaman yang tinggi dari suku, agama, dan identitas politik dapat menjadi kekuatan, tetapi juga rentan terhadap eksploitasi.
David Kilcullen menekankan bahwa konflik modern sering kali tidak diciptakan dari nol, melainkan diperbesar dari celah yang sudah ada. Dalam konteks Indonesia, eskalasi isu SARA, mobilisasi massa berbasis identitas, serta penyebaran narasi provokatif di ruang digital menunjukkan pola yang, dalam perspektif intelijen, dapat dimanfaatkan oleh aktor eksternal maupun domestik sebagai proxy dynamics.
Lebih luas lagi, Indonesia berada dalam pusaran perebutan pengaruh global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Graham Allison menggambarkan dinamika ini sebagai kompetisi kekuatan besar yang tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi melalui pengaruh terhadap kebijakan, opini publik, dan orientasi strategis negara.
Dalam praktiknya, ini terlihat melalui diplomasi publik, framing media internasional, hingga narasi tentang “pilihan strategis” Indonesia dalam hubungan global.
Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yaitu Indonesia tidak sedang menghadapi satu jenis operasi intelijen, melainkan sebuah ekosistem operasi yang bekerja secara simultan dan saling terhubung. Ada yang bergerak di ruang digital melalui disinformasi, di siber melalui pencurian data, di ekonomi melalui ketergantungan strategis, dan di sosial melalui eksploitasi identitas.
Namun, yang paling krusial adalah sifatnya yang tidak terlihat. Operasi ini tidak selalu dapat dibuktikan secara langsung dalam satu kejadian tunggal, tetapi dapat dikenali melalui pola, konsistensi, dan dampaknya. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam ruang yang telah dipengaruhi.
Seperti yang dikatakan Sun Tzu, kemenangan tertinggi adalah menaklukkan tanpa bertempur. Dalam konteks Indonesia hari ini, relevansi pernyataan tersebut menjadi sangat nyata. Ancaman tidak datang dalam bentuk invasi, tetapi dalam bentuk pengaruh yang perlahan mengarahkan cara berpikir, membentuk opini, dan pada akhirnya memengaruhi arah bangsa.
Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya membangun kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan kognitif dan institusional. Literasi informasi, keamanan siber, kemandirian teknologi, serta kohesi sosial menjadi elemen penting dalam menghadapi operasi intelijen modern.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah Indonesia sedang menjadi target operasi intelijen, tetapi seberapa siap Indonesia mengenali, memahami, dan meresponsnya secara tepat? [ant.kt]
