Label akademisi-intelektual tersemat pada Pak Bustami Rahman. Ia pantas menyandangnya. Dari segi kapasitas dan moralitasnya, Pak Bus memang memenuhi kriteria.Daya nalar dan logikanya yang kuat selalu bergayut dalam analisanya yang tajam, jernih, otentik, dan akademis.Ia pemikir, tapi bukan pertapa. Baginya, ruang publik meski berisik tetaplah asyik. Gagasannya melintasi bidang ilmu dan isu publik.
Oleh:
Himawan Bayu Patriadi, PhD.,
Dosen Hubungan Internasional, Fisipol Universitas Jember.
Sosok sosiolog-nya telah mengasah sensitivitasnya terhadap perkembangan sosial-politik. Tak pelak, letupan pikiran Pak Bus sering menghangatkan perbincangan, dan sering maujud dalam tulisan.Saya beruntung sering terlibat perbincangan dengannya. Akhir 1997, tak lama setelah pulang dari studi Master (MA) di Australia; saya kembali diajak Pak Bus berbincang. Kala itu, kondisi sosial-politik lagi terguncang. Krisis moneter telah memicu krisis mutidimensi, seperti depresiasi rupiah, kebangkrutan perbankan, PHK massal, dan tingkat kemiskinan tinggi. Intervensi International Monetary Fund (IMF) juga tak menyelesaikan persoalan negeri.
Bahkan, dalih IMF untuk pengetatan ekonomi, dengan menghapus subsisi BBM, justru memicu protes yang luas.
Tak pelak, kepercayaan terhadap pemerintah merosot tajam. Sampai awal Maret 1998, perbincangan dengan Pak Bus laiknya updating day-to-day situation. Tapi, diskusinya selalu menggelitik, karena ada saja yang bisa dipetik.Dengan perspektif sosiologis-nya yang kaya, Pak Bus bak samsak tinju yang kenyal dalam menerima setiap pukulan argumen politik saya.
Memasuki Maret 1998, tema perbincangan dengan Pak Bus bergeser. Semula, sekedar updating the events dengan mencermati dinamikanya.
Setelahnya, kami mulai menganalisa spekulasi tentang ‘kemungkinan perubahan’ (possibility of change). Pergeseran ini dipicu oleh kondisi sosial politik yang berubah cepat. Pelantikan kembali Soeharto sebagai Presiden tanggal 11 Maret, meski didukung seluruh (5) fraksi di MPR, tak menyelesaikan sengkarut ekonomi-politik Indonesia yang nyaris bangkrut.
Pelantikan ini justru menyulut protes yang lebih luas, terutama dari kalangan mahasiswa. Legitimasi pemerintah-pun menyentuh titik nadir. Syahdan, tragedi Trisaksi 12 Mei terjadi, di mana beberapa mahasiswa pendemo ditembak mati.
Peristiwa ini menjadi triggering factor bagi gerakan reformasi. Tak pelak, fokus diskusi dengan Pak Bus bergeser lagi; dengan mulai mengupas ‘perubahan yang tak terhindari’ (an inevitable change).
Mencermati situasi situasi sosial-politik kritis di atas, Pak Bus, sekali lagi, menunjukkan kapasitas intelektualnya. Latar belakang sosiolog-nya, khususnya penguasaannya atas sosiologi perubahan, selalu hadir.
“Mencermati kondisi saat ini, sangat sulit Soeharto untuk tetap bertahan. Pergantian rejim nampaknya tak terhindarkan”, cetusnya suatu saat.
Ungkapan yang lahir dari sosoknya sebagai seorang pemikir ini, mengingatkan pada postulat Oliver W. Home, Jr., bahwa: “The thinker [always] controls the future”. Jadi, keruntuhan Orde Baru, sejak awal Pak Bus sudah mempekirakannya.
Sayangnya, di tingkat institusi; belum ada sikap pasti. Kala universitas terkemuka, seperti UI, ITB, dan UGM, telah lantang menyuarakan reformasi; Universitas Jember (UNEJ) masih terbalut gamang, walau desakan mahasiswa semakin garang.
Maklum, situasi politik saat itu memang tak menentu. Forum terbatas sempat digelar UNEJ untuk menentukan sikap tegas. Kebetulan, Pak Bus dan saya termasuk yang diundang.
Setelah diskusi panjang, kebuntuan akhirnya dipecahkan oleh Pak Akhmad Khusyairi (Prof. Dr., MA.), dengan mengatakan: “Sudahlah, ikut saja langkah universitas-universitas besar, seperti UI, ITB, dan UGM; insya Allah UNEJ tak akan mengalami apa-apa.
Pemerintah akan berpikir dua kali untuk menghadapi gerakan, apalagi universitas-universitas terkemuka terlibat di dalamnya”. Entah bagaimana proses selanjutnya di tingkat elit universitas, UNEJ akhirnya menggelar panggung Reformasi di depan boulevard kampus. Setelah dibuka oleh Rektor, Pak Kabul Santoso (Prof. Dr. MS.); Pak Bus tampil ke panggung memberikan orasi.
“Mencermati kondisi terkini, Soeharto harus lengser; dan pemerintahan transisi perlu segera dibentuk!”, tegasnya; sambil mengepalkan tangan kanan. Orasi yang berapi-api ini, sekali lagi, mencerminkan sosoknya sebagai akademisi-aktivis.
Pasca reformasi, interaksi dengan Pak Bus tak berhenti. Dalam setiap perbincangan sosok akademisnya tak pernah terdisrupsi. Ia tak sekedar faham teori, tapi telah mengendapkannya.
Argumennya tak sekedar bersandar pada commonsense, tapi punya referensi teori. Walhasil, setiap perbincangan menjadi diskusi akademis. Alkisah, saya sempat memandang ‘Reformasi’ sebagai bentuk euphemisme, karena yang sebenarnya terjadi adalah revolusi.
Argumennya, Reformasi telah mencabut total semua elemen Orde Baru, baik kebijakan, rejim, maupun pemimpinnya. “Benar”, Pak Bus menimpali. Seperti biasa, Pak Bus tak pernah menihilkan lawan bicaranya. Tapi, kemudian ia mengajak merenungkan penjelasan teoritisnya.
“Pandangan teoritis Lewis [Alfred] Coser nampaknya lebih relevan”, tambahnya. Sebagai tokoh kunci ‘functional conflict theory’, sosiolog Amerika ini melihat perubahan politik, termasuk revolusi, sebagai proses yang inheren dalam suatu sistem, dan secara fungsional penting bagi sustainabilitas sistem itu sendiri.
Jadi, berbeda dengan teori Marxian, yang melihat konflik kelas berbasis ekonomi akan menghantar pada perubahan politik yang destruktif; bagi Coser perubahan politik justru diperlukan guna re-definisi norma, revitalisasi struktural, dan menjaga adaptibilitas sistem. Saya-pun mafhum.
Meski Reformasi telah meruntuhkan bangunan orde Baru, proses yang mengikutinya secara empiris memang lebih mecerminkan pembaharuan. Apalagi, Indonesia sebagai sosok negara tetap eksis; tidak lenyap (withering away) seperti postulat kaum Marxist.
Namun, berbagai konflik pasca-Reformasi mengubah orientasi renungan Pak Bus. Maraknya kekerasan politik dalam pemilu 1999 dan meluasnya konflik horizontal, seperti terjadi di Sanggau Ledau dan Maluku, telah mengundang ketertarikannya terhadap isu peradaban.
“Perjalanan peradaban politik kita ini patah-patah, alias fragmented”, tegasnya; kala menyodorkan renungannya kepada saya. Ia merujuk pada fakta sejarah, bahwa peradaban demokrasi yang tersemai tahun 1950-an tak sempat mekar karena terpangkas, bahkan mati terlindas, oleh otoritarianisme demokrasi Terpimpin dan orde Baru. Setelah itu, orde Reformasi berhasrat menanamnya kembali. Walhasil, peradaban politik kita tak berkembang secara kumulatif. Argumennya ini reasonable. Pasalnya, pernyataan almarhum Arief Budiman (Prof., MA., PhD.) mengkonfirmasi renungan peradaban Pak Bus tersebut.
Tahun 2000, dalam majalah Tempo, Arief Budiman menegaskan: “Kita tengah belajar berdemokrasi lagi dari aksara yang paling pertama!”. (tamat)
————- *** —————–