Tulungagung, Bhirawa.
Keberadaan sekitar 5.000 tenaga honorer di lingkup Pemkab Tulungagung dipastikan aman. Kendati saat ini Pemkab Tulungagung sedang melakukan efisiensi anggaran.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, Kamis (13/2), mengatakan sampai sekarang belum ada instruksi atau petunjuk pelaksana untuk tenaga honorer terkait dilakukannya efisensi anggaran. “Tenaga honorer masih tetap bekerja,” ujarnya.
Soeroto bahkan menyebut di SK Kemenpan RB sudah berbunyi jika tenaga honorer tetap bekerja di tempat kerjanya saat ini. Dan tetap disediakan anggarannya. “Kan sudah jelas itu Kemenpan-nya,” tandasnya.
Saat ini, menurut dia, jumlah tenaga honorer di lingkup Pemkab Tulungagung sekitar 5.000 orang. Mereka terdiri dari sisa tenaga honorer data base dan yang terakhir tahap dua yang sudah bekerja lebih dari dua tahun.
Sedang tenaga honorer yang bekerja kurang dari dua tahun tidak didata. Soeroto pun tidak mengetahui secara pasti jumlahnya.
Ketika ditanya apakah tenaga honorer yang bekerja selama kurang dua tahun terancam di rumahkan akibat adanya efisiensi anggaran, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung ini menyatakan belum tahu. “Masih menunggu kebijakan,” terangnya.
Namun demikian, lanjut Soeroto, tenaga honorer yang kurang dari dua tahun pasti penggajiannya sudah dianggarkan di masing-masing instansinya (OPD). Karena pengangkatan mereka melalui belanja barang dan jasa.
Seperti diberitakan, Pemkab Tulungagung akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 52,3 miliar. Efisiensi anggaran itu dilakukan setelah Pemkab Tulungagung dipastikan mengalami pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, mengungkapkan dana transfer dari pemerintah pusat yang terpangkas adalah DAU spesifik dan DAK fisik. “Besarannya mencapai Rp 52,3 miliar,” ujarnya.
Sebagai pengganti dana transfer yang terpangkas itu, menurut Galih Nusantoro, akan dilakukan efisiensi di APBD Kabupaten Tulungagung 2025 yang besarannya juga Rp 52,3 miliar. “Pemkab Tulungagung melakukan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang telah kami terima,” imbuhnya.
Galih Nusantoro belum bisa memperkirakan seberapa besar masing-masing anggaran di APBD Kabupaten Tulungagung 2025 yang akan diefisiensi. Meski sudah dapat dipastikan anggaran yang akan mengalami efisiensi di antaranya adalah perjalanan dinas, cetak souvenir, sewa kendaraan dan termasuk juga anggaran publikasi. [wed.wwn]