Pemprov, Bhirawa
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Jawa Timur mencapai titik tertinggi. Pada tahun kerja 2025 tercatat Jawa Timur mencapai IPKKU sampai 91,86 dari target 75.
Sedangkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan trantibum tercapai 100 persen.
Capaian ini disampaikan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Andik Fadjar Tjahjono, saat Upacara Peringatan HUT ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta HUT ke-64 Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Selasa (3/3), dan diikuti sekitar 187 aparatur sipil negara (ASN).
Dalam kesempatan itu juga dipaparkan capaian kinerja tahun 2025. Persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat mencapai 86,21 persen dari target 85 persen.
Sementara di bidang kebakaran dan penyelamatan, disampaikan Andik, capaian fasilitasi kegiatan pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran mencapai 100 persen dari target 90 persen.
Dalam sambutannya , Kasatpol PP jatim menegaskan bahwa Damkar kini dituntut lebih dari sekadar pemadam api.
“Kalian adalah penyelamat. Terus asah kemampuan teknis agar moto ‘Pantang Pulang Sebelum Padam’ tetap relevan dengan profesionalisme modern,” ujarnya.
Penegakan peraturan daerah (Perda) di Jawa Timur menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika sosial, perubahan regulasi hingga tuntutan profesionalisme aparatur di era digital.
Aparat penegak ketenteraman dan ketertiban umum pun dituntut tidak hanya hadir sebagai penindak, tetapi juga sebagai representasi negara yang humanis dan adaptif di tengah masyarakat.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Andik Fadjar Tjahjono, dalam amanatnya menegaskan bahwa usia panjang ketiga institusi tersebut bukan sekadar angka, melainkan bukti konsistensi pengabdian dalam menjaga stabilitas daerah.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti nyata bahwa ketiga instansi ini adalah pilar utama dalam menjaga, melindungi nyawa, menjamin ketenteraman dan ketertiban umum, serta stabilitas negara di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tantangan yang dihadapi ke depan bukan lagi sekadar menjaga ketenteraman dan ketertiban, tetapi bagaimana aparatur mampu menjadi garda terdepan yang profesional dan berdedikasi.
“Satpol PP adalah wajah pemerintah di lapangan. Jadilah tegas dalam aturan, namun tetap lembut dalam pendekatan. Wibawa kita tidak lahir dari kekerasan, tapi dari kepatuhan masyarakat yang didasari rasa hormat. Tegakkan Perda dengan hati nurani,” tegasnya.
Memasuki 2026, penguatan tata kelola dan integrasi data menjadi prioritas melalui program SIJALINMAJA (Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur) yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, program LANANGMAS difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan trantibumlinmas.
Menurut Andik, stabilitas sosial merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, sinergi Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas diharapkan semakin solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur.
“Penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial secara berkelanjutan,” pungkasnya. [fir.gat]
